Soal Laporan Masyarakat Tentang Pembuangan Limbah ke Laut di Halmahera, Mulyanto PKS Minta Menteri ESDM Periksa Perusahaan Smelter

Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk memeriksa terkait laporan masyarakat tentang pembuangan limbah pengolahan nikel (tailing) ke laut oleh perusahaan smelter d Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Mulyanto mendesak Menteri ESDM meningkatkan pengawasan agar tidak ada perusahaan smelter yang membuang limbah ke laut. Ia khawatir pembuangan limbah smelter dengan cara ini dalam jangka panjang akan membahayakan masyarakat dan ekosistem laut setempat.

Mulyanto menerangkan bahwa beberapa masyarakat melaporkan bahwa perusahaan smelter di pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara telah secara intensif membuang limbah smelter mereka ke laut, sehingga air laut dekat pantai mereka menjadi berwarna kecoklatan. Laporan ini juga tersebar luas di media sosial.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Karena itu ia minta Pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan soal ini. Jangan sampai nanti Pemerintah kebakaran jenggot setelah kasus ini meledak. Mengingat program hilirisasi nikel yang digalakkan Presiden Jokowi semakin intensif di lapangan.Karena proyek smelter ini bukan hanya di Maluku Utara, tetapi juga di beberapa propinsi di pulau Sulawesi.

Muyanto menyebut jangan sampai kasus Buyat di Minahasa, yang pernah meledak menjadi histeria publik, kembali terulang. Dimana PT.Newmont membuang limbah tambang di Teluk Buyat, yang berujung pada konflik dengan masyarakat setempat dan menjadi kasus nasional. Penyelesaian kasus tersebut rumit, memakan waktu dan energi.

Baca Juga: Mulyanto Kritik Langkah 'Cawe-cawe' Presiden Jokowi Soal Pilpres 2024: Sama Saja dengan Mengkhianati Demokrasi

"Tentunya kita tidak ingin kasus-kasus lingkungan ini berulang. Ini kan kontradiktif, di satu sisi dengan smelter nikel kita ingin menghasilkan produk yang didedikasikan untuk energi hijau, namun prosesnya justru merusak lingkungan," kata Mulyanto dalam rilis resminya, Rabu (7/6/23).