Berani Kritik 2 Kebijakan Jokowi, Anies Nggak Tanggung-tanggung: Ketika Hutan Habis Dibabat, Pasir Laut...

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik dua kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni ekspor pasir laut dan subsidi kendaraan listrik. Opininya itu dituangkan dalam sebuah tulisan panjang berjudul "Indonesia Darurat Krisis Iklim".

Dalam tulisannya, Anies menilai dua kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah iklim yang kini tengah dihadapi oleh Indonesia.

Baca Juga: Bahas Krisis Iklim di Indonesia, Anies Sentil Jokowi Soal Ekspor Pasir Laut: Harga Diri Bangsa Ini Lama-lama Terkikis

"Sayangnya, ketika masalah krisis iklim terpampang nyata di depan mata. Saat pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, pun daerah pesisir terancam abrasi, kebijakan yang diambil justru berkebalikan, yakni dengan mengizinkan ekspor pasir laut," kata Anies, dikutip dari mediaindonesia.com, Selasa (13/6/2023).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi kembali mengizinkan eskpor pasir laut Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. 

Dalam pasal 9 ayat Bab IV butir 2, diatur pemanfaatan pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor. 

Selain itu, calon presiden (capres) Koalisi Perubahan itu juga menyampaikan kritiknya terkait program subsidi kendaraan listrik. Menurut Anies, program tersebut hanya menguntungkan sebagian pihak.

"Hari-hari ini, kita sering diajak menormalisasi ketika pelaku bisnis juga bertindak sebagai regulator. Contoh nyatanya ada di depan mata, memberikan subsidi untuk mobil listrik pribadi yang hanya bisa dinikmati segelintir pihak. Padahal, seharusnya memprioritaskan ekspansi dan elektrifikasi transportasi massal yang dampaknya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat," tegas Anies.

Tidak hanya itu, Mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut juga menyoroti target pemerintah yang dinilainya selama ini terlalu ambisius dalam penyelesaian masalah perubahan iklim.

"Di atas kertas, pemerintah mencanangkan mitigasi krisis iklim dengan target angka yang ambisius. Semestinya pelaksanaannya juga harus dikerjakan dengan serius. Krisis iklim tak akan selesai jika dikerjakan hanya sebagai business as usual. Butuh gagasan baru untuk menangani krisis iklim, gagasan yang kita ikhtiarkan adalah keadilan iklim," jelasnya.

Baca Juga: Pendukung Pasti Dukung Prabowo Jika Anies Baswedan Gagal Masuk Putaran Kedua, PDIP Disebut Butuh Demokrat untuk Menangkan Ganjar Pranowo

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menegaskan Indonesia harus lebih aktif mendorong percepatan agenda keadilan iklim. Dalam ruang-ruang diplomasi, negara harus ikut menentukan arah penyelesaian krisis iklim, tak sekadar diarahkan.

"Selama ini pendekatan diplomasi yang dijalankan cenderung transaksional. Pendekatan usang melihat dunia luar sekadar mitra transaksional perlu kita tinggalkan. Kita tak bisa sekadar menggadaikan kekayaan alam untuk mendapatkan posisi tawar. Ketika hutan habis dibabat, pasir laut direlakan pergi, harga diri bangsa ini lama-lama terkikis," tegas Anies.