Bahas Krisis Iklim di Indonesia, Anies Sentil Jokowi Soal Ekspor Pasir Laut: Harga Diri Bangsa Ini Lama-lama Terkikis

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti krisis iklim yang tengah dihadapi Indonesia. Masalah serius ini dibahasnya dalam sebuah tulisan berjudul "Indonesia Darurat Krisis Iklim" yang dimuat di platform berita online, Media Indonesia.

Dalam esai tersebut, Anies menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terkena dampak krisis iklim. Bahkan, kondisi ini digadang-gadang bakal mengancam kedaulatan negara.

Baca Juga: Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut, Ada Kaitan dengan Pilpres 2024?

"Tercatat lebih dari 80 pulau terdepan terancam tenggelam karena kecepatan kenaikan air laut. Ini bukan sekadar fenomena alam, ini mengancam kedaulatan negara karena konsep kedaulatan kita diukur dari pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain," kata Anies, dikutip dari mediaindonesia.com, Selasa (13/6/2023).

Namun demikian, ia menilai penyelesaian masalah iklim yang dilakukan oleh pihak penyelenggara negara belum menunjukkan hasil maksimal.

Dalam hal ini, Anies menyinggung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali mengizinkan dibukanya ekspor pasir laut dari Indonesia ke luar negeri.

"Sayangnya, ketika masalah krisis iklim terpampang nyata di depan mata. Saat pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, pun daerah pesisir terancam abrasi, kebijakan yang diambil justru berkebalikan, yakni dengan mengizinkan ekspor pasir laut," jelasnya.

Selain itu, calon presiden (capres) Koalisi Perubahan ini juga menyampaikan kritiknya terkait program subsidi kendaraan listrik. Menurut Anies, program tersebut hanya menguntungkan sebagian pihak.

"Hari-hari ini, kita sering diajak menormalisasi ketika pelaku bisnis juga bertindak sebagai regulator. Contoh nyatanya ada di depan mata, memberikan subsidi untuk mobil listrik pribadi yang hanya bisa dinikmati segelintir pihak. Padahal, seharusnya memprioritaskan ekspansi dan elektrifikasi transportasi massal yang dampaknya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat," tegas Anies.

Salah satu solusi yang ditulis Anies untuk masalah krisis iklim tersebut adalah kolaborasi. Ia menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam melahirkan banyak pemecahan masalah. Pasalnya, kata Anies, Negara tak akan bisa menyelesaikan masalah krisis iklim sendirian.

Selain itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menegaskan Indonesia harus lebih aktif mendorong percepatan agenda keadilan iklim. Dalam ruang-ruang diplomasi, negara harus ikut menentukan arah penyelesaian krisis iklim, bukan sekadar diarahkan.

"Selama ini pendekatan diplomasi yang dijalankan cenderung transaksional. Pendekatan usang melihat dunia luar sekadar mitra transaksional perlu kita tinggalkan. Kita tak bisa sekadar menggadaikan kekayaan alam untuk mendapatkan posisi tawar. Ketika hutan habis dibabat, pasir laut direlakan pergi, harga diri bangsa ini lama-lama terkikis," tegas Anies.

Baca Juga: Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Ada Kaitannya dengan Masuknya Investor Singapura pada Proyek IKN?

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali mengizinkan eskpor pasir laut Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. 

Dalam pasal 9 ayat Bab IV butir 2, diatur pemanfaatan pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor.