Jokowi Kawal Ketat Pengawas Internal Pemerintah: Kalau Ada yang Salah, Jangan Ditutup-tutupi!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya peran pengawasan internal pemerintah. Dia menegaskan, jika dari hasil pengawasan ada kesalahpahaman, maka perbaikan harus dilakukan secara transparan.

Menurut Jokowi, orientasi untuk pengawasan harus melihat kepada hasilnya, bukan hanya memperhatikan prosedurnya saja.

Baca Juga: Tak Hanya Bantu Wujudkan Visi Jokowi, ESQ Hidupkan Karakter Bangsa Guna Wujudkan Indonesia Emas 2045

Hal tersebut, kata dia, bertujuan agar menciptakan produktivitas dalam penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga atau pun BUMN

"Itu kenapa saya sering cek ke lapangan, saya ingin pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Itu kita turun ke bawah masih ada yang bablas, apalagi tidak," ujar Jokowi, Rabu (14/6/2023).

"Sekali lagi penguatan dan pengawasan internal jangan jadi aksesoris, jangan ada data-data yang ditutupi, kalau memang salah harus ditunjukkan cara perbaikannya seperti apa," sambungnya.

Apalagi, kata Jokowi, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan peningkatan produktivitas dan menjalankan program transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan berhasil keluar dari middle income trap pada tahun 2030 sampai 2040.

"Ini bukan barang mudah, angka-angka sudah ada tapi tantangan tidak gampang. Situasi ekonomi dunia tidak mendukung," katanya.

Oleh karena itu, dia menilai setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN, APBD, atau pun BUMN semuanya harus produktif.

"Karena mencari uangnya, baik itu melalui pajak, royalti, dividen, sekarang ini tidak mudah," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melanjutkan, Pemerintah saat ini sedang melaksanakan berbagai program transformasi ekonomi yang sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yakni "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". 

"Melalui peningkatan kualitas SDM, revitalisasi industri, ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan mendorong peningkatan infrastruktur, baik fisik maupun digital untuk meningkatkan konektivitas," lanjutnya.

Airlangga menambahkan, bonus demografi yang akan memasuki masa puncaknya pada periode 2020 sampai 2030, juga harus dimanfaatkan agar Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country).

Untuk mewujudkan strategi transformasi ekonomi, juga dilakukan perbaikan aspek governansi sektor publik dan korporasi.

Melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021 telah diberikan mandat kepada Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) untuk membuat sejumlah Pedoman Governansi sektor publik dan korporasi yang diharapkan dapat melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

"Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus terus mendorong peningkatan perekonomian inklusif, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, terutama untuk memastikan pelaksanaan APBN/APBD berjalan secara efektif, efesien, dan menghilangkan praktik-praktik KKN," ucap Airlangga.

Dalam hal ini, APIP bukan lagi sebagai watchdog, tetapi lebih sebagai mitra strategis Pemerintah, dengan menjalankan berbagai fungsi, yakni memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan efektivitas (assurance activities), memberikan masukan (consulting activities), dan memberikan peringatan dini (anti-corruption activities).

Baca Juga: Pemerintah Izinkan Ekspor Pasir Laut, Faisal Basri: Kita Tak Bisa Lagi Ekspor dengan Cara Berpikir!

Selain itu, APIP juga berperan penting dalam mengawal kebijakan terkait transisi dari pandemi menuju endemi.

"Saya berharap kita dapat memberi kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di tahun ini. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan sinergi dan kerja sama agar dapat mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, demi kesejahteraan masyarakat," pungkas Airlangga.