Bahkan, lanjut Mahfud, jumlah korban yang tercatat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pun memiliki kebenaran yang berbeda. Meski demikian, dia menegaskan bahwa setiap sejarah memiliki kebenaran yang berbeda.
"Oleh sebab itu, kita sekarang perhatikan korbannya saja, soal kebenaran sejarahnya itu ilmu. Kemendikbud akan memberikan dan menyediakan biaya penelitian bagi siapa saja yang menulis sejarah, tapi tidak mungkin itu menjadi satu-satunya kebenaran karena setiap penulis sejarah itu memiliki orientasinya sendiri dan harus dihargai," paparnya.
Baca Juga: Mahfud MD Pernah Cerita ke Pakar UGM: 'ini Ada Pemilu atau Enggak, Saya Gak Yakin Ada'
Di samping itu, Mahfud juga menyebut bahwa pemerintah akan menggelar Kick Off Penyelesaian Pelanggaran HAM di Rumoh Geudong, Aceh, Selasa (27/6/23) mendatang.
Adapun penyelesaian HAM itu dilakukan dengan skema santunan bagi para korban yang telah terverifikasi oleh Komnas HAM. Pasalnya, kata dia, penyesalan melalui jalur hukum kerap kali menemukan jalan buntu bagi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM.
Kendati demikian, tidak semua eksil turut mengikuti kick off penyelesaian pelanggaran HAM tersebut. Sekretaris Menkopolhukam, Letjen Teguh Pudjo Rumekso, menyebut hanya dua orang eksil yang turut mengikuti kick off tersebut.
"Satu dari Rusia, satu dari Ceko," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Advertisement