Ada IKN dan Pemilu 2024, Sri Mulyani Sebut Belanja Negara Bakal Bengkak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksi bahwa realisasi belanja negara tahun ini akan melebihi target atau anggaran yang dialokasikan.

Hal ini, kata Sri Mulyani, disebabkan APBN saat ini digunakan untuk mengamankan berbagai program-program prioritas nasional, mulai dari ibu kota negara (IKN) Nusantara hingga Pemilu 2024.

Baca Juga: Kunjungi Paris, Sri Mulyani Ungkap RI Ternyata Punya Aset Penting di Prancis, Apa Itu?

"Belanja K/L direncanakan mencapai Rp1.085,5 triliun. Sementara, belanja non-KL diperkirakan sebesar Rp1.212 triliun dan transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp825,4 triliun lebih tinggi dari APBN Awal sebesar Rp814,7 triliun," ungkapnya, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, dikutip Selasa (11/7/2023).

Dengan perkiraan pendapatan dan belanja negara tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan, defisit akan berada di Rp486,4 tirlliun atau 2,28% dari PDB dengan keseimbangan primer yang mendekati balance di defisit Rp49 triliun.

"Di dalam APBN keseimbangan primer awal diperkirakan Rp156 triliun dan ini hanya Rp49 triliun. Defisit di APBN awal Rp598,2 triliun, realisasinya Rp486 triliun," kata Sri Mulyani.

"Dengan penurunan defisit, kita akan melakukan issuance dari pembiayaan utang SBN dalam hal ini Rp362 triliun, ini jauh lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam APBN awal yang mencapai Rp712,9 triliun. Jadi, penurunannya hampir 50%," jelas dia.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menjelaskan, penurunan pembiayaan bisa dilakukan karena Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun lalu akan digunakan sebesar Rp156,9 triliun, yang terdiri atas Rp100 triliun untuk penurunan utang dan Rp56 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah.

"Penerbitan SBN Rp350 triliun lebih rendah dari target APBN awal dan ini berarti kombinasi antara issuance utang yang makin rendah atau ditekan dan penggunaan SAL," ungkapnya.

"Lalu, pada saat yang sama kita tetap mengamankan berbagai program prioritas nasional dari mulai Pemilu, IKN, sampai dengan infrastruktur dan melindungi masyarakat dari guncangan melalui kenaikan bansos yang kita berikan terutama untuk 40% desil terbawah," tandasnya.