IMF Kritik Kebijakan Hilirisasi Jokowi, Indef: Ada Kesan Hanya Untungkan China

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) belum lama ini meminta Indonesia untuk menghapus program hilirisasi, terutama pada nikel. Namun, pemerintah mengklaim bahwa hilirisasi memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah yang lebih besar.

Sebagaimana diketahui, proyek hilirisasi menjadi program andalan Presiden RI Joko Widodo. Hilirisasi komoditas pertambangan ini menjadi salah satu cara untuk Indonesia bisa meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan.

Eko Listiyanto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menjelaskan ekspor nikel Indonesia telah berdampak positif pada perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Kebijakan Ekspor Dinilai Kontradiktif, Pemerintah Tak Pertimbangkan Untung-Rugi?

“Hilirisasi nikel, ekspor nikel kita sebelumnya sekitar US$4 miliar, kalau enggak salah tuh sekarang udah US$33 miliar, naik sepuluh kali lipat,” jelas Eko, dikutip dari kanal Youtube Kacamata Channel pada Jumat (14/7/2023).

Dalam ekspor nikel ini, sebagian besar pembelinya adalah China. Ia mengklaim bahwa negara tersebut tidak terlalu mementingkan terhadap isu lingkungan.

“Kebetulan saja ya pembelinya itu sebagian besar memang negara-negara yang menurut saya juga belum terlalu concern terhadap isu lingkungan seperti China katakan begitu, walaupun ada Jepang di dalamnya,” tambahnya lagi.

Dia mengungkapkan, kritik dari IMF muncul karena terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan hilirisasi di Indonesia hanya menguntungkan sejumlah kecil pihak atau bahkan mungkin hanya satu negara, seperti China yang secara aktif membangun pabrik pemurnian (smelter) di Indonesia.

“Ada kesan bahwa kebijakan ini hanya memberikan keuntungan kepada sejumlah atau bahkan mungkin satu negara saja yang memanfaatkan momentum hilirisasi mineral itu China,” imbuhnya.

Oleh karena itu, IMF menganggap penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat guna mencapai tujuan peningkatan nilai tambah produksi.

“Meningkatkan nilai tambah dalam produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain,” terangnya.

Lebih lanjut, jika Indonesia tetap membiarkan investor-investor untuk membangun pabrik pertambangan, Eko mengimbau mereka agar memperhatikan lingkungan atau daerah sekitar agar tetap terjaga.

Baca Juga: Negara Maju & Lembaga Dunia Kritik Hilirisasi RI, Luhut: Kita Harus Lawan!

“Ketika mereka datang, pastikan investor yang kiranya nanti tidak hanya sekadar mengulang, tapi juga merawat daerah-daerah tambang atau tempat-tempat penghasil dari mineral ini. Memastikan sustainability tadi, begitu jangan sampai kemudian habis dikerok, ya sudah ditinggal saja begitu,” pungkasnya.