Celios: Pemerintah Daerah Perlu Terlibat Aktif dalam Proses Pensiun Dini PLTU

Studi ini juga merekomendasikan terkait kerangka transisi pada level pusat diwujudkan dalam lima pengaturan tata kelola untuk penilaian dampak, pengembangan keterampilan, kebijakan perlindungan sosial, dialog sosial, inovasi dan teknologi.

Lanjutnya, dalam menjalankan kebijakan transisi berkeadilan, Indonesia perlu segera menyediakan RUU Perubahan Iklim untuk menyempurnakan ragam regulasi yang selama ini bersifat sektoral.

"Kementerian Ketenagakerjaan perlu membentuk program khusus terkait reskilling dan upskilling pekerja yang terdampak transisi energi," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menilai Sekretariat JETP perlu memperluas pemahaman dan sosialisasi kebijakan transisi energi serta melibatkan Pemda dalam merumuskan kebijakan terkait rencana pendanaan JETP.

Baca Juga: Celios: Mayoritas Masyarakat Indonesia Tidak Tahu Soal JETP

"Dalam memitigasi dampak pada sektor tenaga kerja akibat pensiun dini PLTU, Pemda dapat meminta jaminan pendanaan untuk program redeployment, reskilling, upskilling, retraining, dukungan relokasi pekerja, serta dukungan penempatan tenaga kerja di daerah terdampak," tutupnya.