RI Butuh Dana Rp2,377 Triliun untuk Laksanakan Kebijakan Ekonomi Hijau hingga 2045

Sementara itu, Analisis Kebijakan Ahli Muda Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Ferike Indah Arika mengatakan,  kebutuhan akan pembiayaan inovatif selain APBN ialah untuk upaya mitigasi dan adaptasi iklim.

Adapun akumulasi pendanaan untuk mitigasi perubahan iklim yang diperlukan dalam rentang tahun 2018-2030 mencapai Rp4,002 triliun, masih jauh lebih kecil daripada kebutuhan investasi untuk kebijakan ekonomi hijau.

“APBN yang dipantau alokasinya untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi masih jauh antara dari yang kita punya dan yang dibutuhkan. Ketimpangan kebutuhan pendanaan yang besar ini tentu saja tidak bisa hanya dipenuhi oleh APBN yang terbatas,” ujar Ferike.

Baca Juga: Kementerian ESDM Dorong Kolaborasi Implementasi CCS/CCUS Menuju NZE 2060