Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

KSP: Anggaran Negara Berpihak pada Kelompok Rentan dan Miskin

KSP: Anggaran Negara Berpihak pada Kelompok Rentan dan Miskin Kredit Foto: KSP
Warta Ekonomi, Jakarta -

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetno Tarigan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Abetnego menyampaikan hal tersebut setelah pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang APBN 2024 dalam sidang paripurna DPR RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang digelar bersamaan dengan sidang tahunan MPR, pada Rabu (16/8/2023).

"Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan anggaran pemerintah juga berpihak pada kelompok rentan dan miskin," jelas Abetnego dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Baca Juga: Anggaran Beasiswa dan Bansos Pendidikan 2024 Naik Jadi Rp35 Triliun, KSP: Untuk Wujudkan SDM Unggul!

Dia menjelaskan, program inisiatif Presiden Jokowi menyasar langsung masyarakat kelas bawah, khususnya dalam dalam menghadapi krisis ekonomi. Gebrakan Presiden Jokowi sejak periode pertama salah satunya berbentuk 3 Kartu Sakti, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Program yang diluncurkan sudah pasti pro rakyat miskin dan berbentuk solusi," tambah Abetnego.

Dalam pidato Presiden Jokowi tentang APBN 2024, disampaikan anggaran tahun 2024 untuk perlindungan sosial sebesar Rp493,5 triliun.

"Pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem tinggal 1,12% di Indonesia, strategi pemerintah akan terus difokuskan untuk pengurangan angka kemiskinan," kata Abetnego.

Sebagai informasi, pada tahun 2013, kemiskinan ekstrem Indonesia berada di angka sekitar 7%, sedangkan di tahun 2019, kemiskinan ekstrem Indonesia berada di angka sekitar 3%. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, pemerintah mengatur 3 strategi besar.

Pertama, melalui program pengurangan beban seperti Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, BLT, subsidi listrik, dan jaminan sosial (BPJS). Kedua, melalui program-program peningkatan pendapatan, seperti Kartu Pra-Kerja, Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), BUMDes, UMi, Mekaar, dan Perhutanan Sosial.

Baca Juga: KSP: Pidato Presiden Jokowi Meneguhkan Posisinya sebagai Kepala Negara

Dan yang ketiga, melalui program-program pengurangan kantong kemiskinan, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan perbaikan jalan.

"Tiga strategi besar ini seperti strategi Perang Semesta. Pengerahan sumber daya dan anggaran dari seluruh Kementerian dan seluruh pihak secara total untuk memerangi kemiskinan ekstrem," pungkas Abetnego.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: