Top! Sri Mulyani Kucurkan Rp15 Triliun ke LMAN untuk Dukung PSN

Kementerian Keuangan mendukung percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Salah satunya melalui pembiayaan investasi APBN kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk kepentingan masyarakat umum.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban, menjelaskan, pada RAPBN 2024, pembiayaan investasi kepada LMAN akan digunakan untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) di sektor jalan tol dan di sektor sumber daya air.

Baca Juga: Masuk Kas Negara, Kemenkeu Laporkan Transaksi Lelang per Mei 2023 Tembus Rp12,73 Triliun

Dengan begitu, kata dia, dapat memberikan manfaat terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat yang menerima uang ganti kerugian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai implikasi perbaikan konektivitas dan aksesibilitas, penurunan biaya logistik, dan juga peningkatan investasi di berbagai bidang.

"Pemerintah memberikan pembiayaan kepada LMAN terkait pembebasan lahan. Saat ini LMAN juga dilibatkan terkait dalam hal adanya pembebasan tanah yang berkaitan dengan IKN (Ibu Kota Nusantara) yang menjadi sesuatu hal yang baru. Pembiayaan PSN lain juga terus dilakukan. Untuk itu, seperti disampaikan dalam Nota Keuangan 2024, pemerintah menyertakan investasi sebesar Rp15 triliun pada LMAN," ungkapnya, Senin (28/8/2023).

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu yang ditunjuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melaksanakan optimalisasi aset negara dan pendanaan pengadaan lahan pembangunan infrastruktur PSN, LMAN terus berkinerja untuk mendukung penguatan fiskal guna menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Per 25 Agustus 2023, LMAN mencatatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp2,19 triliun dan realisasi pendanaan pengadaan lahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan infrastruktur senilai Rp10,378 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, menyampaikan, dalam hal optimalisasi aset negara, sejumlah 106 aset negara telah dioptimalisasikan dan menghasilkan manfaat baik finansial berupa PNBP maupun manfaat sosial dan ekonomi.

"Manfaat sosial ekonomi dihitung di antaranya dari nilai penghematan biaya untuk mendukung kegiatan pemerintah (dengan realisasi sebesar Rp18 miliar) dan manfaat berganda pengelolaan aset berupa penyerapan tenaga kerja dan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dari pemanfaatan aset (realisasi sebesar Rp14 miliar)," jelasnya dalam keterangan resmi.