Sekjen AFPI Ungkap Tiga Tantangan Digitalisasi UMKM, Apa Saja?

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menyebutkan terdapat tiga tantangan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mulai dari kesenjangan kredit, layanan terhadap pengusaha UMKM, dan persebaran luasan pendanaan di luar Jawa dan Bali.

Menurut Sunu, 62% kebutuhan pendanaan masih terfokus di Pulau Jawa dan Bali, sementara, hal tersebut masih belum menjawab tantangan kesenjangan kredit, persebaran luasan, dan layanan pendanaan untuk UMKM secara lebih luas.

“Kok enggak bisa fintech memberikan pendanaan di luar Jawa dan Bali? Kalau seandainya infrastruktur digital terbangun dengan rapi, sehingga tantangan itu bisa terjawab, saya rasa pinjaman kebutuhan UMKM akan terjawab,” ujar Sunu blak-blakan dalam acara daring bertajuk Peran Fintech dalam Digitalisasi UMKM pada Kamis (7/9/2023). 

Baca Juga: Cerita Pemilik Usaha Batik Tinularsih Berhasil Ekspansi Berkat Digitalisasi UMKM

Sunu menambahkan, perusahaan teknologi finansial atau fintech yang menjadi penyedia pendanaan UMKM, tidak hanya menjawab kebutuhan UMKM, tetapi juga menyelesaikan kesenjangan kredit, persebaran luasan, dan layanan, seperti halnya dengan pinjaman konsumtif.

Sunu sempat menyebut salah satu laporan dari Ernst & Young (EY) yang menyebutkan, digitalisasi dapat menjadi kunci untuk menjawab tantangan dalam proses know your customer (KYC), monitoring, dan sebagainya.

“Tantangan ini tidak bisa dilakukan dengan perusahaan teknologi finansial penyedia pinjaman (fintech lending) dan harus dilakukan dengan seluruh pemain di ekosistem. Sehingga, dapat mengakselerasi layanan keuangan di UMKM,” pungkas Sunu. 

Hingga 2026, AFPI memproyeksikan kebutuhan total pendanaan untuk pengusaha UMKM akan mencapai Rp4.300 triliun. Namun, jika infrastruktur digital masih belum siap, maka realisasi total pendanaan tersebut belum tentu tercapai.

Baca Juga: Bukan Lagi Soal Penyaluran Pembiayaan, Industri Fintech Punya PR Baru, Apa Itu?