Di Markas PBB, Retno Marsudi Lantang Soal Hak Negara Berkembang Lakukan Hilirisasi Industri

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Summit di Mabes PBB di New York, Amerika Serikat.

Dalam KTT tersebut, Retno menyampaikan pernyataan bersama atas nama Pemerintah Indonesia bahwa tatanan global saat ini tidak memberikan kesempatan yang sama bagi negara-negara berkembang. Akibatnya sulit untuk mencapai target implementasi SDGs pada 2030.

“Tidak ada pilihan lain, dunia harus mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi negara berkembang untuk tumbuh dan membuat lompatan pembangunan. Diskriminasi perdagangan harus dihentikan. Negara berkembang harus diberikan kesempatan untuk lakukan hilirisasi industri,” ujar Retno, Selasa (19/9/2023).

Baca Juga: Menlu Retno Ungkap Hasil KTT G77 Havana, IPTEK Jadi Sorotan Utama

Dalam kaitan ini, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia mendorong agar ASEAN dapat menjadi hub kawasan untuk Electric Vehicles, berperan besar dalam rantai pasok global, mendorong pembangunan hijau, dan menjadikan kawasan sebagai pusat pertumbuhan (Epicentrum of Growth).

Terkait pencapaian SDGs Indonesia, berdasarkan data Bappenas, 63% dari total 216 indikator rencana aksi program SDGs periode 2021-2024 telah tercapai. Namun demikian, angka tersebut masih belum mendorong kemajuan pencapaian SDGs di tingkat regional mengingat development gap yang masih tinggi.

“Situasi global saat ini, khususnya dengan adanya pandemi dan perang di Ukraina mempersulit upaya pencapaian SDGs," ujar Retno.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa capaian SDGs global baru 15%. 

"Karena itu, diperlukan global rescue termasuk melalui stimulus US$500 miliar per tahun," kata dia.

Ia menekankan bahwa sekarang adalah saatnya untuk ambil tindakan jika ingin tetap mencapai SDGs pada tahun 2030. Secara khusus, Antonio menyoroti enam area yang perlu diberi perhatian khusus, yaitu kelaparan, transisi energi, digitalisasi, pendidikan, pekerjaan layak dan pelindungan sosial, serta penghentian perang.

"Di kawasan Asia Pasifik sendiri, pencapaian SDGs baru mencapai 14,4% dari yang seharusnya 50%," tambahnya.

Untuk diketahui, KTT SDGs atau SDGs Summit merupakan pertemuan resmi PBB yang diselenggarakan setiap empat tahun pada tingkat kepala negara/pemerintahan untuk meninjau kemajuan dan tantangan dalam implementasi Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan juga dilakukan untuk menggalang komitmen dan aksi global dalam mempercepat pencapaian SDGs. Adapun SDGs Summit 2023 telah menghasilkan dokumen berupa Political Declaration yang berisikan komitmen negara-negara anggota PBB dalam mengakselerasi pencapaian SDGs.

Baca Juga: Dorong Hilirisasi Silika untuk Industri Semikonduktor, Kemenperin Mulai Susun Roadmap