Menteri ESDM Minta Pertamina Gandeng Perusahaan Lain Kelola Sumur Migas Tak Optimal

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta Pertamina untuk mengandeng perusahaan migas baik dalam maupun luar negeri kerjasama untuk dapat memaksimalkan potensi sumur-sumur miliknya. 

Arifin mengatakan, hal tersebut dapat dilakukan melalui Kerja Sama Operasional (KSO) bahkan termasuk opsi melepaskan sumur-sumur tersebut.

"Kita sudah minta supaya itu dikerjasamakan atau dilepas, kita sudah kasih aturan untuk itu sudah ada dari Kementerian," ujar Arifin saat ditemui di acara The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) dikutip Sabtu (23/9/2023).

Arifin menyebut, jika sebelumnya memang terdapat Peraturan Menteri ESDM (Permen) yang menyatakan bahwa semua sumur yang tidak berproduksi menjadi milik Pertamina.

"Bahwa membolehkan untuk bisa diberdayakan, mau dilepas langsung atau pertamina mau kerja sama. Kita memang minta semua itu segera bisa diselesaikan," ujarnya. 

Baca Juga: Bahlil Minta Pertamina Lepas Sebagian Sumur Migas Tak Optimal ke Swasta

Adapun, aturan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Pertamina untuk melepas sebagian sumur minyak dan gas (Migas) yang tidak mampu dikelola secara maksimal guna menggenjot produksi Migas nasional.

Menurutnya, sebagian besar sumur Migas di Indonesia, yaitu 70 persen di antaranya yang dikelola oleh Pertamina dapat dialihkan ke perusahaan swasta nasional untuk meningkatkan target produksi Migas. 

"Sumur lama ini 70 persen dikelola Pertamina. Negara enggak mau pusing, Pertamina atau swasta yang kelola, yang penting target produksi naik biar enggak impor," ujar Bahlil. 

Baca Juga: SKK Migas Ungkap 90 Persen Lapangan Migas Indonesia Berisi Sumur Tua

Bahlil membeberkan alasan perusahaan nasional yang harus mengelola sumur Migas karena memang hal itu diarahkan untuk menjadi prioritas agar kedaulatan energi dapat dikelola dengan baik. 

Lanjutnya, ia menyebut bahwa negara memang memberikan prioritas pengelolaan sumur Migas kepada BUMN atau Pertamina. Menurutnya, perusahaan Migas BUMN tersebut sudah bagus, namun jangan sampai terjadi kelebihan kapasitas.

"Pertamina ini bagus, jangan terjadi over kapasitas. Ada nafsu kuda, tenaga ayam. Jangan pengen mau semuanya, tapi disuruh kerjain, batuk-batuk. Itu maksud saya," ucapnya. 

Lebih lanjut, Bahlil menyebut bahwa pengalihan pengelolaan sumur Migas ke swasta dilakukan bukan karena tidak nasionalis.

"Kalau Pertamina lihat mana bagian ke swasta, ya serahkan. Bukan kita enggak nasionalis. Kalau swasta nasional, UU enggak melarang. BUMN ini jujur ya di produk, ngomongnya untung, cuma keuntungan belum dioptimalkan," ungkapnya