Bahlil Minta Pertamina Lepas Sebagian Sumur Migas Tak Optimal ke Swasta

Warta Ekonomi, Nusa Dua, Bali -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Pertamina untuk melepas sebagian sumur minyak dan gas (Migas) yang tidak mampu dikelola secara maksimal guna menggenjot produksi Migas nasional.

Menurutnya, sebagian besar sumur Migas di Indonesia, yaitu 70 persen di antaranya yang dikelola oleh Pertamina dapat dialihkan ke perusahaan swasta nasional untuk meningkatkan target produksi Migas. 

"Sumur lama ini 70 persen dikelola Pertamina. Negara enggak mau pusing, Pertamina atau swasta yang kelola, yang penting target produksi naik biar enggak impor," ujar Bahlil saat ditemui di sela-sela acara The International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) ke-4 di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (20/9/2023).

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Meroket, Sri Mulyani Sudah Siapkan Jurus-jurus Jitu

Bahlil membeberkan alasan perusahaan nasional yang harus mengelola sumur Migas karena memang hal itu diarahkan untuk menjadi prioritas agar kedaulatan energi dapat dikelola dengan baik. 

Lanjutnya, ia menyebut bahwa negara memang memberikan prioritas pengelolaan sumur Migas kepada BUMN atau Pertamina. Menurutnya, perusahaan Migas BUMN tersebut sudah bagus, namun jangan sampai terjadi kelebihan kapasitas.

"Pertamina ini bagus, jangan terjadi over kapasitas. Ada nafsu kuda, tenaga ayam. Jangan pengen mau semuanya, tapi disuruh kerjain, batuk-batuk. Itu maksud saya," ucapnya. 

Lebih lanjut, Bahlil menyebut bahwa pengalihan pengelolaan sumur Migas ke swasta dilakukan bukan karena tidak nasionalis.

"Kalau Pertamina lihat mana bagian ke swasta, ya serahkan. Bukan kita enggak nasionalis. Kalau swasta nasional, UU enggak melarang. BUMN ini jujur ya di produk, ngomongnya untung, cuma keuntungan belum dioptimalkan," ungkapnya. 

Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf mengatakan, terkait sumur-sumur yang belum secara prioritas digarap Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain, ada tiga skema.

Salah satu di antarnya adalah melalui KSO atau berpartner dengan pengusaha dalam negeri. Di mana hal tersebut telah tertuang dalam Permen 1 tahun 2008.

"Permen 1 2008, pengeolaan sumur tua sekarang banyak dikelola KUD dan BUMD. Di Cepu ada beberapa, di Blora, Muba, Sumsel akan segera ditanda tangan," ujar Nanang. 

"Di samping itu ada pengelolaan sumur-sumur idle. Ini ditawarkan ke service company, yang punya rig. Skema idle’s well. Ini kita kerjakan skema bisnis yang saling menguntungkan untuk skala masih kecil," tambahnya.

Baca Juga: Balas Kunjungan, Kenya Makin Serius Jalin Kerja Sama dengan Pertamina Geothermal Energy