Bisa Topang Ekonomi, Transisi Energi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Warta Ekonomi, Jakarta -

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, saat ini  Indonesia tengah mengejar ambisi Indonesia Emas pada 2045 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita setara dengan negara maju serta penurunan intensitas emisi. 

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Jamin Kebutuhan Energi Jelang Ajang Balap Dunia MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika

Menurutnya, transisi energi menjadi salah satu pengubah signifikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

"Penyediaan energi yang berkelanjutan perlu didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi, dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas," ujar Ervan dalam agar ISEW 2023, Selasa (10/10/2023). 

Ervan mengatakan, transisi energi tidak hanya memerlukan implementasi teknologi modern, namun juga membutuhkan dukungan regulasi dan kelembagaan. 

"Melalui transisi energi, kami berharap agar dapat memenuhi komitmen Indonesia kepada dunia di mana penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia mampu mencapai 32%-43% pada tahun 2030 serta target net zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat,” ungkapnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pentingnya pengembangan  ekosistem energi terbarukan dan memasukkannya ke dalam strategi di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Menurutnya, transisi energi harus diupayakan mencapai target penurunan emisi yang lebih ambisius lewat akselerasi energi terbarukan, dengan menarik lebih banyak pendanaan dari dalam dan luar negeri, dan memanfaatkan pembiayaan transisi energi yang tersedia, seperti Just Energy Transition Partnership (JETP).

Baca Juga: Perusahaan Energi Terbarukan Prajogo Pangestu Ngamuk, Harga Saham Sampai Mentok ARA

“Prioritas transisi energi dan penurunan emisi dalam RPJPN dan RPJMN harus menjadi prioritas para calon presiden, parpol dan calon anggota legislatif yang akan berkontestasi di 2024. Pengakhiran operasional PLTU batubara yang selaras dengan target Persetujuan Paris, dan transisi energi berkeadilan perlu diusung sebagai agenda politik dan program kerja di sisa waktu pemerintahan sekarang dan pemerintah baru nanti,” ujar Fabby.