Waspadai Perubahan Iklim, Wakil Sri Mulyani: Negara Rawat Bumi Pakai Uang Rakyat

Sementara, di sisi penerimaan negara, penerimaan negara bukan pajak dibebankan untuk kegiatan yang berdampak buruk terhadap lingkungan. 

Mulai tahun 2021, Pemerintah juga merumuskan pajak karbon sebagai satu instrumen penerimaan yang dipakai untuk menumbuhkan pasar karbon di Indonesia.

Baca Juga: Tensi Geopolitik Meningkat, Sri Mulyani Beberkan Indonesia Justru Punya Posisi Startegis

“Kita baru mengakui bahwa karbon itu ada nilai ekonominya. Dengan adanya nilai ekonomi berarti diakui ada harganya, bisa dijual, bisa dibeli, bisa diperdagangkan. Kenapa jadi penting? Ini menjadi penting karena ini fundamental sekali untuk pengelolaan lingkungan hidup kita,” tandasnya.

Kepedulian terhadap merawat bumi juga ditunjukkan di lingkungan Kemenkeu. Kemenkeu mendukung tercapainya net zero emission tahun 2060 untuk mewujudkan ekonomi digital ramah lingkungan, salah satunya melalui program eco-office yang mewujudkan kantor ramah lingkungan. 

Selain itu Kemenkeu mendorong aktivitas kerja tidak hanya berorientasi kepada kinerja, tetapi juga berorientasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja melalui perubahan perilaku sehari-hari seluruh pegawai.

Baca Juga: Sri Mulyani: Seluruh Negara Anggota OECD Dukung Penuh Proses Aksesi Indonesia

Kemenkeu juga mendorong terciptanya budaya kerja yang sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kerja melalui tindakan nyata berupa pengurangan sampah plastik dan kertas, penghematan sumber daya listrik dan air, menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang kerja, melakukan pengelolaan sampah, serta memperhatikan prinsip green building dalam penerapan perancangan bangunan.