Rupiah Kian Loyo, Jokowi Diminta Cari Solusi Atasi Jasa Penyeberangan Jalur Laut

Warta Ekonomi, Surabaya -

Imbas melamah nila tukar rupiah yang kini mulai menyentuh diangka Rp 16.000 mulai berimbas bebarapa pelaku bisnis mulai ada kekuatiran akan kelanjutan dalam berbisnis. Jasa penyeberangan jalur laut di Indonesia misalkan, kini mulai terasa dengan biaya operasional seperti, biaya perawatan kapal dan biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) terus mengeluarkan biaya cukup besar.

Ketua Bidang Usaha dan Tarif Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Rakhmatika Ardianto secara tegas menyatakan, kondisi inflasi saat ini juga sangat mempengaruhi kinerja kapal penyebarangan karena BBM mengalami kenaikan sampai 51 persen, serta upah SDM yang juga naik sampai 500 persen sejak 2009 sampai 2023. Sementara Gapasdap selaku pengusaha jasa penyeberangan jalur laut terus dituntut untuk memeberi kenyamanan dan keselamatan bagi penumpanggnya.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Pemerintah Jokowi Diminta Selektif Impor Barang ke Indonesia

“Kondisi seperti ini sangat menjadi berat bagi anggota Gapasdap untuk melanjutkankan bisnis. Sementara dari pemerintah sendiri dalam setuasi begini tidak begitu respon serta tidak bisa mencari solusi baik terhadap kami selaku pengusaha swasta. Selain itu, beban berat lain adalah pemerintah selalu mengbebankan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kami selama ini,” tegas Rakhmatika Ardianto menanggapi anjloknya nilai rupiah terhadap kurs dollar pada Warta Ekonomi di Surabaya kemarin sore

Lebih lanjut Rakhmatika sapaannya mengakui, bahwa kondisi kinerja kapal penyeberangan juga alami menurun. Dengan rata-rata tingkat keterisian kapal atau loadfactor hanya 30 persen. Untuk hari normal seperti saat ini  atau low season, kondisi distribusi barang juga agak turun sekitar 10 persen  hingga 15 persen.

“Kemungkinan, daya beli masyarakat ini turun. Hal ini semakin memberatkan kondisi operasional. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah agar memberikan insentif jika memang kenaikan tarif tidak dapat dilakukan,” pinta Rakhmatika

Pria juga menjabat Direktur Operasi PT Dharma Lautan Utama (DLU) menjelaskan, sebelumnya pemerintah lewat Kemenhub telah menaikan tarif sebasar 5 persen akan tetapi kenaikan itu tidak bisa menjadi acuan penuh bagi Gapasdap untuk mengatasi masalah kinerjanya selama ini.

“Masih jauh harapan kami soal tarif kenaikan tarif ini sehingga nantinya banyak perusahaan-perusahaan besar gulung tikar dan saat ini dalam kondisi ekonomi yang buruk dan mereka kesulitan membiayai biaya operasional dengan standarisasi keselamatan dan  kenyamanan yang baik. Ini yang dangat mengkhawatirkan terhadap jaminan keselamatan dan  kenyamanan dalam menggunakan kapal penyeberangan. Apalagi tarif saat ini sudah tertinggal jauh, yaitu 30 persen dari perhitungan HPP,” jelasnya.

Rakhmatika berharap dalam setuasi saat ini pihaknya meminta pada pemerintah  Adanya insentif dari pemerintah jika memang kenaikan tarif tidak dapat dilakukan, seperti , Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan pemerintah dihapus atau diringankan. Selanjutnya, penambahan subsidi bbm khusus untuk angkutan penumpang.

Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Terpantau Melemah Jadi Rp15.884 per Dolar AS

“Diharapkan pemerintah segera merealisasikan atau menyesuaikan tarif yang sebenarnya agar pengusaha pelayaran bisa menjamin standardisasi keselamatan dan standardisasi kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika nantinya pemerintah tidak menanggapi keluhan ini kami akan Kembali malayang surat pada pemerintah,” pungkasnya.