Anies Baswedan: Kami Akan Terapkan Prinsip Keadilan dalam Berbagai Macam Kebijakan
Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkapkan prinsip keadilan akan pihaknya terapkan dalam kebijakan yang akan diambil jika diamanahi memimpin Indonesia lewat Pilpres 2024.
Hal ini Anies sampaikan dalam acara dialog terbuka calon presiden-wakil presiden Pilpres 2024 yang diselenggarakan PP Muhammadiyah. Dialog pertama ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/23).
“Prinsip keadilan adalah prinsip utama yang hendak kami bawa. Ini yang nanti akan diterjemahkan dalam berbagai macam kebijakan,” ujar Anies dilihat live di kanal Youtube UMS, Rabu (22/11/23).
Anies menilai saat ini ketimpangan di Indonesia jadi masalah serius yang menimbulkan ketidakadilan. Karenanya, Anies menegaskan perubahan yang ia perjuangkan adalah bagaimana menghadirkan keadilan di Indonesia.
Baca Juga: Heran Anies Baswedan: Tekanan Sudah Ada dari Dulu, Kenapa Baru Sadar Sekarang?
Dalam pemaparan materinya, Anies menjelaskan nilai perubahan yang pihaknya selama ini suarakan bukan hanya makna kosong belaka. Perubahan yang dimaksud menurut Anies adalah menghadirkan keadilan merata yang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
“Saya dan Gus Muhaimin berangkat dengan sebuah niat dan tujuan bahwa ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bukan sekadar mengubah, tapi kita ingin Indonesia yang lebih adil, setara, dan memberikan kesempatan setara untuk semua,” jelasnya.
Anies mengungkapkan demikian karena menurutnya ketimpangan Indonesia benar adanya. Sebagai contoh ia menyinggung indeks pembangunan manusia antara Jawa-Sumatera dengan daerah lainnya yang menurutnya tak merata. Jawa-Sumatera misalnya di mana Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2013 adalah 69. Sementara itu, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dll indeksnya 69 pada 2023.
Anies menegaskan bukan soal selisih angka yang jadi masalah, tetapi kenyataan diperlukan waktu 10 tahun agar wilayah lain menyamai IPM Jawa-Sumatera menurutnya jadi masalah serius. Menurut Anies, masalah ketimpangan ini tak bisa dibiarkan karena berisiko merusak persatuan yang ada di Indonesia.
“Bagaimana seluruh wilayah ini memiliki kesetaraan, kemakmuran dan kesempatan. Bila terjadi ketimpangan terus menurus maka risikonya adalah menjaga persatuan itu sulit sekali,” jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement