Hingga Oktober, Realisasi Belanja KPPN Tebing Tinggi Rp908,29 M

Warta Ekonomi, Medan -

Sampai dengan bulan Oktober 2023, total seluruh realisasi belanja Kementerian/Lembaga (Pemerintah Pusat) Lingkup KPPN Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp908,29 M atau 76,96% dari total pagu keseluruhan yaitu sebesar Rp1,18 T. 

Plt Kepala KPPN Tebing Tinggi, Abdul Yusuf mengatakan realisasi Belanja Kementerian/Lembaga tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp581,63 M atau sebesar 80,63% dari total pagu sebesar Rp721,31 M, realisasi Belanja Barang sebesar Rp311,69 M atau sebesar 74,87% dari total pagu sebesar Rp416,3 M, realisasi Belanja Modal sebesar Rp14,96 M atau sebesar 35,07% dari total pagu sebesar Rp42,67 M.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat ini digunakan untuk memberikan manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat. 

"Sedangkan untuk realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) sudah tersalur sebesar Rp3,89 T atau sebesar 85,38 % dari total pagu keseluruhan yaitu sebesar Rp4,56 T," katanya, Selasa (5/12/2023).

Baca Juga: Tingkatkan Pengetahuan Perawat, RSUD Pirngadi Medan Gelar Pelatihan

Realisasi ini terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp64,38 M atau sebesar 46,89 % dari total pagu sebesar Rp137,29 M, Dana Alokasi Umum sebesar Rp2,39 T atau sebesar 90,32 % dari total pagu sebesar Rp2,65 T, Dana Transfer Khusus sebesar Rp985,5 M atau sebesar 83,91 % dari total pagu sebesar Rp1,17 T, Dana Desa sebesar Rp425,73 M atau sebesar 76,62 % dari total pagu sebesar Rp555,6 M dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp17,55 M atau sebesar 50 % dari total pagu sebesar Rp35,1 M. 

"Pendapatan Negara sampai dengan Oktober 2023 Bertumbuh Positif Berdasarkan data yang diambil dari Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per tanggal 29 November 2023, Total Penerimaan Pemerintah Pusat terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum," ujarnya.

Pada KPPN Tebing Tinggi penerimaan dari sektor Perpajakan melalui potongan SPM mencapai 532,23 dan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup KPPN Tebing Tinggi sampai dengan 31 Oktober 2023 mencapai realisasi Rp188,03 M dari target APBN-P sebesar Rp95,93 M atau sebesar 196 %. 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ini terdiri dari PNBP lainnya sebesar Rp158,98 M dari total pagu pendapatan sebesar Rp45,45 M atau sebesar 349,78 % dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp 29,05 M dari total pagu sebesar Rp50,48 M atau sebesar 57,55 %. Sampai dengan bulan Oktober 2023, 

Progress Capaian IKPA Satuan Kerja Lingkup KPPN Tebing Tinggi Menurun Capaian indikator IKPA Satuan Kerja Wilayah KPPN Tebing Tinggi sampai dengan bulan Oktober 2023 mencapai nilai 95,73. 

Capaian nilai tersebut menunjukkan adanya penurunan tren sebesar 0,76 dari capaian bulan September 2023 yang mencapai nilai 96,49. 

"Turunnya nilai IKPA Oktober 2023, khususnya pada indikator Penyerapan Anggaran, adalah rendahnya penyerapan belanja modal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perlunya koordinasi yang intensif antara kantor vertikal satuan kerja dengan unit Eselon I-nya sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama mulai dari proses finalisasi draft sampai dengan proses lelang," katanya.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah terjadi perubahan target penyerapan pada bulan September 2023 (menggunakan target Triwulan III) dan pada bulan Oktober 2023 (menggunakan target Triwulan IV). Dengan terjadinya penurunan nilai IKPA sampai dengan bulan Oktober 2023, KPPN Tebing Tinggi senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara proaktif baik secara formal seperti sosialisasi/bimbingan teknis maupun secara informal seperti komunikasi melalui telepon/WA/Zoom. 

Baca Juga: OTT Bawaslu Medan, Elite Golkar: Jangan Sampai Timbul Distrust ke Pemilu

Tindakan ini diharapan memberikan dampak berupa perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja sehingga diharapkan terjadi peningkatan kinerja yang pada akhirnya memberikan dampak positif perputaran roda perekonomian bagi masyarakat.

Selain itu, untuk meningkatkan penyaluran Dana Transfer ke Daerah telah dilakukan Focus Group Discussion dengan pemerintah daerah, Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pendampingan Desa Role Model dengan harapan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah akan pentingnya percepatan penyaluran transfer ke daerah sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

"Sebagaimana kondisi tersebut, saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak mitra kerja, baik Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun Perbankan serta bersinergi dalam melaksanakan pelaksanaan anggaran yang berkualitas secara ekonomis, efektif dan efisien guna mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik dan Percepatan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dapat memberikan dampak (outcome) yang besar pada masyarakat," pungkasnya.