Lewat Teknologi dan Data, Prabowo-Gibran Siap Menyulap Area Kumuh di Indonesia

Bangun Rumah Layak Huni Demi Turunkan Kawasan Kumuh
Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebelumnya juga pernah melakukan presentasi di hadapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, di Jakarta tentang penanganan kawasan kumuh.
Gibran telah melakukan beberapa perubahan yang ada di Kota Solo, Ia menyoroti penurunan signifikan kawasan kumuh di Kota Solo, dari 359,55 hektare pada tahun 2017 menjadi 118 hektare pada 2021, yang menunjukkan penurunan sekitar 70% dalam empat tahun.
Dalam presentasinya, Gibran menjelaskan penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Mojo dan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, termasuk penataan di pinggiran sungai.
“Iya kemarin itu penanganannya kolaborasi pentahelix,” ucapnya kepada wartawan di Balai Kota Solo pada Kamis (27/10/2022) lalu.
Gibran menambahkan bahwa tidak hanya Solo, tetapi juga kepala daerah dari berbagai daerah, termasuk Kalimantan, mengikuti presentasi serupa.
Dia juga mengatakan bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Solo terbaru pada tahun 2020, kawasan kumuh di Solo berkurang hingga 135,971 hektare, dengan perhatian saat ini tertuju pada penyelesaian sisa area yang belum ditangani.
Sedangkan menurut Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Solo, Cornelius Tri Cahyo mengungkapkan bahwa Kotaku Solo sedang memperbarui data untuk disahkan menjadi Keputusan Wali Kota Solo tahun ini, dengan 118 hektare sebagai estimasi awal.
Tri Cahyo menjelaskan, penanganan kawasan kumuh di Solo pada tahun ini difokuskan pada tiga lokasi: Kelurahan Mojo di Kecamatan Pasar Kliwon dengan pembangunan 316 unit rumah, 63 rumah di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, dan 136 rumah di Semanggi bagian utara, Kecamatan Pasar Kliwon. Progres pembangunannya telah mencapai sekitar 70 persen.
Tri Cahyo menyebutkan bahwa pembangunan rumah ini merupakan kolaborasi dengan Shopee, dengan dukungan APBD Pemkot Solo untuk jaringan listrik dan air PDAM. Kotaku menyediakan dana Rp29,6 miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, sanitasi, perpipaan air bersih, dan ruang terbuka hijau. Anggaran per unit rumah diperkirakan sekitar Rp50 juta.
Dia juga menyampaikan bahwa sebelumnya, puluhan keluarga menempati lahan milik negara dan telah dipindahkan sementara untuk pembangunan hunian layak huni oleh Kotaku dan Pemkot Solo. Status lahan hunian yang sedang dibangun masih dalam proses serah terima dari barang milik negara ke barang milik daerah.
Baca Juga: KAPMP Desak Polri Periksa Pihak yang Tuduh Prabowo Lakukan Pelanggaran HAM
Tri Cahyo mengatakan, setelah proses serah terima di Pemkot selesai, warga yang terdampak penataan akan dapat kembali ke rumah layak huni mereka setelah pembangunan selesai.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Laras Devi Rachmawati
Editor: Aldi Ginastiar
Advertisement