BPKH Laporkan Kinerja, Wapres: Harus Ada Inisiatif Aman Namun Menghasilkan

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jalan Diponegoro No. 6, Jakarta, pada Rabu (17/01/2024). Dalam pertemuan tersebut, Wapres menerima laporan tentang capaian pengelolaan keuangan haji oleh BPKH sepanjang 2023. 

“Harus ada inisiatif-inisiatif yang aman, tapi menghasilkan [dana] yang besar. Itu yang diperlukan BPKH,” ujar Wapres. 

Baca Juga: Konsisten Netral, Salam Metal Wapres Menghargai HUT PDIP

Menurutnya, dana kelolaan  BPKH dinilai cukup besar, dana tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya karena setiap tahun dana tersebut digunakan untuk memberikan subsidi biaya haji. Sebagai perbandingan, Wapres menanyakan perihal jumlah subsidi haji yang dikeluarkan usai penundaan pemberangkatan ibadah haji akibat Covid-19.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, pada 2023 lalu, BPKH mengeluarkan dana dari tabungan keuangan haji sebesar Rp1,3 triliun untuk menutupi kekurangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Jumlah tersebut tidak sebanding dengan penerimaan dana pada 2023. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan Wapres yang dapat menggerus dana modal untuk pemberian subsidi di tahun-tahun berikutnya. “Dan karena itu memang sekarang dirasionaliasi. Kalau tidak, ini menjadi beban,” imbuh Wapres.

Menanggapi arahan investasi dana pengelolaan keuangan haji, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, BPKH kini telah memiliki Syarikah BPKH Limited sebagai anak Perusahaan BPKH di Arab Saudi.

Baca Juga: Soal Kecelakaan Kereta di Cicalengka, Wapres Maruf Amin: Ini Masalah Teknis

Anak Perusahaan ini secara khusus akan beroperasi di sektor perhotelan, fasilitas akomodasi, katering, dan investasi lain yang mendukung ekosistem perhajian di Arab Saudi.