Soal Pembangunan Gerus Kearifan Puncak Bogor, DPR: PR-nya Enggak Gampang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal buka suara terkait dengan aduan masyarakat terkait pembangunan yang tidak memperhatikan perekonomian, lingkungan, dan kearifan lokal setempat di Kawasan Puncak.

Pihaknya mengatakan akan berkoordinasi dengan pemegang kepentingan untuk mencari solusi bersama guna pembangunan yang berkelanjutan.

Baca Juga: Bivitri Sindir DPR Biar Berfungsi: Kalau Belum Jelas Cawe-cawenya Jokowi, Ya Diinvestigasi Dong

"Kalau masyarakat sekitarnya datang bawa keluh kesah, tentu memang kalau kesah disampaikan kepada wakil-wakil rakyatnya nanti kita coba mediasi supaya sama-sama mendapat poin win-win solution yang bisa diterima," ujar Hekal di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta dilansir Jumat (2/2).

Hekal menyadari, semangat berwisata masyarakat di alam terbuka, menjadi salah satu gerakan di BUMN untuk menawarkan wisata alam, salah satunya melalui wisata kebun teh di Puncak. Namun, hal tersebut harusnya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Hal inilah yang dinilai tidak terjadi di Puncak.

"Nah yang kami dengar dari sini kan ternyata masyarakat sekitarnya mungkin belum terakomodir. Malah ini mungkin pengusaha-pengusaha dari lain tempat datang ke situ (bahkan) malah kok kita dengar ada sebagian yang pada digusur," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Harapan agar Kawasan Puncak dapat tetap dijaga kearifan lokalnya, termasuk menjaga kawasan tersebut dari bencana yang terjadi akibat pembangunan yang semakin masif.

Untuk itu, ia berharap BUMN yang ada di Kawasan Puncak dapat menjadi andalan masyarakat dan justru menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi di Indonesia.

"Ini yang kita harus perbaiki. Memang ini PR-nya nggak gampang, karena ini terjadi bukan hanya dengan BUMN-BUMN. Ini banyak sekali kita dapat keluhan, tapi memang ini sesuatu yang harus senantiasa kita laksanakan," imbuhnya.

Baca Juga: Pemerintah Jokowi Berpotensi Impor Beras, DPR: Ini Memprihatinkan...

Adapun aspirasi yang disampaikan, di antaranya terkait alih fungsi lahan dan program Pengakuan dan Perlindungan Kehutanan Kemitraam (Kulin KK), maraknya pembangunan yang masif tanpa izin, tata kelola kepariwisataan yang masih belum optimal, sarana dan prasarana fasilitas umum yang masih bermasalah, tata kelola sanitasi yang masih buruk, permasalahan sengketa lahan, hingga keberadaan imigran yang mulai meresahkan.