Bursa Karbon Indonesia Memiliki Transaksi Terbesar Ketika Launcing

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lufaldy Ernanda mengatakan, bursa karbon atau IDX Carbon Indonesia menjadi yang terbesar dalam hal transaksi ketika di-launcing untuk kawasan Asia Tenggara 

Lufaldy menyebut, sebagai contoh Malaysia ketika launcing bursa karbon itu tidak memiliki transaksi dan negara-negara lain di ASEAN yang juga memiliki bursa karbon transaksinya tidak sebesar milik Indonesia. 

"Jadi kalau kita boleh compare Indonesia itu yang largest pada saat launching-nya," ujar Lufaldy dalam WartaEkonomi Economy & Business Outlook 2024, Selasa (26/3/2024). 

Lufaldy mengatakan, dari launching sampai tanggal 25 Maret 2024 akumulasi volume transaksi itu sekitar 571.956 ton CO2 dengan nilai Rp35,3 miliar.

Tentunya memang masih sangat kecil yang masih kecil dan sesuai memang program yang memang jangka panjang besarnya pemerintah itu akan targetnya harusnya jauh lebih besar daripada itu.

"Cuman bayangin aja rusak karbon kita yang baru launching yang hitungannya umurnya baru berapa bulan baru yaitu sudah mencapai nilai yang Rp35 miliar. Menurut kami itu suatu pencapaian yang lumayan," ujarnya. 

Lanjutnya, sejak 26 September 2023 sampai sekarang itu ada total 53 pengguna jasa di Bursa karbon atau PJ, menariknya adalah dari pengguna jasa ini itu ada sektor-sektor yang diluar sektor yang diberi mandat oleh pemerintah. 

Baca Juga: Migas dan Dekarbonisasi, Strategi Pertamina Wujudkan Indonesia Mandiri Energi

Karena jika dilihat dari dokumen NDC ada lima sektor yang diberi mandat oleh pemerintah yang ada sektor energi, hulu, waste, agrikultur dan industri umum. 

"Jadi, yang diberi mandat sebenarnya ada lima sektor, tapi adiknya bapak ibu dari 53 Pj yang ada di bursa karbon sekarang itu justru ada sektor lembaga Jasa Keuangan juga. Gitu ya, jadi bank-bank besar juga itu sudah menjadi pengguna jasa sekarang di IDX karbon," ucapnya. 

Dengan begitu, Lufaldy melihat bahwa hal tersebut merupakan tanda bahwa stakeholder di Indonesia yang untuk perdagangan karbon itu sudah sangat mature itu jadi tidak perlu dipaksa.

"Tapi semua pihak bahu-membahu buat takling isunya Global climate change itu mengenai pengguna jasa," ungkapnya.