Jadi Percontohan, Sistem Merit Jabar Diapresiasi KPK

Berbagai kebijakan anti-korupsi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti pelaporan harta kekayaan dan penerimaan gratifikasi yang transparan, telah menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Baca Juga: UMKM Terancam, Komisi VI DPR Khawatir Produk Impor China Bisa Banjiri Indonesia lewat Tiktok Shop

Dengan adopsi sistem merit yang efektif dan penerapan kebijakan anti-korupsi yang ketat, diharapkan pemerintah daerah lain dapat mengikuti jejak Jawa Barat dalam memerangi korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. 

"KPK juga siap memberikan dukungan dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah yang ingin menerapkan sistem serupa," tegasnya 

Arif menambahkan pihaknya juga menyoroti manajemen ASN termasuk assesment ASN Pemprov Jabar. Diharapkan proses yang berlangsung khususnya di Jabar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Dan tidak terjadi lagi suap atau gratifikasi dalam rangka manajemen ASN karena sistem Merit di Jabar sudah sangat baik dibandingkan beberapa Pemda lain. Sehingga menjadi contoh dan teladan bagi Pemda lain," ungkapnya

Baca Juga: Sekda Bandung Jadi Tersangka KPK, Begini Reaksi Bey Machmudin

'Jadi nanti kalau misalnya ada proses promosi, rotasi maupun terkait manajemen ASN nanti bisa dilaporkan kepada KPK," pungkasnya