Masalah Pemilu, Kekerasan Berbasis Gender Diprediksi Marak di Pilkada 2024

Organisasi Masyarakat Sipil, Kalyanamitra, memprediksi akan adanya potensi peningkatan kekerasan berbasis gender (KBG) dalam Pilkada 2024 nanti dibandingkan pada Pemilu 2024 lalu.

“Diperkirakan semakin meningkat dari saat pemilu karena persinggungan politik yang ada di daerah akan semakin kuat di masyarakat,” kata Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Kalyanamitra, Lailatin Mubarokah, di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Baca Juga: PDIP Bisa Usung Ahok di Pilkada DKI Jakarta dengan Syarat Ini

Adapun bentuk-bentuk KBG yang bisa terjadi selama Pilkada 2024 nanti meliputi dilarang atau dipaksa untuk memilih kandidat tertentu, eksploitasi untuk mendanai kampanye, hingga ujaran kebencian terhadap kandidat perempuan dan kelompok rentan dengan menganggap mereka tidak kompeten.

“Ada yang sampai (mengancam, red.) nanti bantuan sosialnya tidak dikasih, atau ada juga nanti beasiswa untuk anaknya akan dicabut, atau kehilangan pekerjaan,” tutur Lailatin.

Tak hanya itu, dia berpendapat bahwa lingkungan sosial hingga partai politik juga bisa berperan dalam melakukan KBG seperti melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih maupun penyelenggara Pilkada untuk memanipulasi suaranya.

“Bila memang ditemukan kekerasan berbasis gender dalam pilkada yang dilaksanakan, ini juga perlu diangkat. Jadi, isunya kemudian tidak hanya berhenti, dan tidak tahu mau ke mana, tetapi kita bareng-bareng mengadvokasikan agar pemerintah memiliki mekanisme yang memang benar-benar dibuat khusus untuk pencegahan dan penanganan,” jelasnya.

Lailatin pun menjelaskan bahwa pihaknya telah melakuakn pemantauan mengenai KBG dalam Pemilu 2024 lalu, dan berlanjut pada Pilkada 2024 nantinya.

Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan dampak yang ada mengenai kekerasan berbasis gender atas pemilu sebelumnya bahwa dampaknya tidak hanya untuk korbannya, namun juga pada menurunnya partisipasi perempuan secara umum.

Baca Juga: PDIP Akan Usung Anies di Pilkada DKI Jakarta Jika PKB Tidak Mundur

“Yang mana partisipasi perempuan menurun dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, maka juga kepentingan-kepentingan perempuan dan kelompok rentan dalam kebijakan ini juga akan luput,” ucapnya.