SPKS Sebut Penyelesaian Lahan Sawit Rakyat Harus Dilihat dari Tipologi Tanahnya

Yang disayangkan adalah hingga kini tidak ada data soal sawit rakyat. Darto menyebut jika pihaknya hanya memiliki 1,1 juta hektare sawit kurang dari 20 hektare petani dalam kawasan hutan.

"Itu punya siapa saja, dan klasterkan berdasarkan 7 typologi yang ada. Jangan di seragamkan solusinya," jelas Darto.

Baca Juga: Beragam Kampanye Hitam Sawit, Pekerja Bawah Umur hingga Tidak Ramah Gender

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan banyak penerimaan negara potensial yang masih belum diambil oleh negara. Salah satunya dari sektor kelapa sawit.

Dari data yang diterima oleh pihaknya, Luhut mengungkapkan adanya banyak perusahaan kelapa sawit yang masih belum mempunyai NPWP dan hal tersebut menyebabkan pihaknya tidak bisa menagih PPh Badan.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah melakukan rapat internal dengan sejumlah menteri untuk membahas tata kelola sawit.

Melalui Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, penyelesaian keberlanjutan lahan sawit di dalam kawasan hutan bakal diselesaikan dalam satu bulan ke depan.

Baca Juga: Industri Sawit Ternyata Berkontribusi dalam Pencapaian SDGs

"Pada prinsipnya mengenai keterlanjuran dan terkait dengan lahan yang digunakan untuk sawit, nah itu yang dibahas dan masih diberi waktu, bapak presiden minta satu bulan untuk diselesaikan," ucap Airlangga.