Target Bauran EBT 23% Diturunkan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI: Ada Kontradiksi

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI Eddy Soeparno menyoroti soal diturunkannya target Bauran Energi Nasional dari 23% menjadi 17-19% di tahun 2025. Hal ini ia ungkapkan pada acara Kaukasus Ekonomi Hijau DPR RI di Hotel The Westin Jakarta, Rabu 10/07/2024.

"Nah itu menurut saya ketika kita mencoba mengejar ketertinggalan kita di sektor EBT (Energi Baru Terbarukan) justru kita menurunkan dan target-target bauran energi tersebut, nah ini sesungguhnya kan ada kontradiksi di dalam terkait hal ini," ujar Dia.

Hal ini menjadi kontradiksi, pasalnya Indonesia sudah mencanangkan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat. Dengan demikian penurunan target EBT ini tentu menjadi catatan penting bagaimana komitmen RI pada NZE.

Eddy menjabarkan, setidaknya ada 8 permasalahan penting yang menghambat perkembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

1. Surplus kapasitas listrik saat ini
2. Nilai investasi yang tinggi
3. Belum terbangunnya transmisi dan grid upgrading
4. Investasi tinggi = tarif mahal
5. Intermitency (EBT)
6. Ketersediaan pendanaan dalam dan luar negeri
7. TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)
8. Lingkungan

"Bahwa per hari ini investasi kita untuk sektor Migas untuk sektor pertambangan jauh lebih besar daripada di sektor EBT, nah ini juga jadi tantangan tersendiri. Jangan sampai kita bicara EBT EBT EBT, tetapi ya kita melaksanakan berbagai hal yang terkait fosil yang juga besar, saya tidak mempertentangkan hal itu hanya memberikan perbandingan saja kita lihat seberapa besar komitmen kita terhadap pengembangan ebt tersebut," ungkap Eddy.

Baca Juga: Dukung NZE 2050, SIG Terus Hadirkan Produk Bahan Bangunan Rendah Karbon untuk Konstruksi

Sebagai Informasi, Investasi RI di sektor Migas (minyak dan gas bumi) pada 2022 sebesar US$13,9 miliar sedangkan di tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi US$15,6 miliar. Untuk Minerba (Mineral dan Batubara) di tahun 2022 sebesar US$5,7 miliar dan di tahun 2023 sebesar US$7,5 miliar.

Sedangkan investasi pada EBT, di tahun 2022 jumlahnya US$1,6 miliar dan menurun jumlahnya di tahun 2023 sebesar US$1,5 miliar.

Eddy memandang akselerasi pada EBT di tanah air tidak saja berdampak positif bagi lingkungan tapi juga mampu menopang kemandirian energi nasional. Selain itu juga terdapat multiplier effect jika RI bisa memanfaatkan EBT secara maksimal seperti penyerapan investasi, tenaga kerja, TKDN.

"Kalau kita bisa memanfaatkan sumber-sumber energi di dalam negeri tentu kemandirian dan ketahanan energi kita pasti bisa tercapai mengurangi ketentuan karena impor juga kan menguras ke kantong  kita dari tahun ke tahun," sambung Eddy.

Kepala Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa memang Indonesia dikaruniai sumber daya EBT yang begitu besar. Namun demikian potensinya hingga saat ini hanya terkelola 0,35% atau tidak sampai 0,5%.

"Di resource kita itu banyak sekali jadi pada saat kita membahas tentang potensi dari renewable renergi ini kita itu punya potensi 3,6 Terawatt (Twh) dan saat ini yang digunakan hanya 13 giga (watt) jadi hanya sekitar 0,35% bahkan setengah persen pun kurang," terang Eniya.