Perkuat Hulu dan Hilir Industri Sawit, BPDPKS Sebut Perlu Lembaga dan Kerja Sama Sinergis

Industri kelapa sawit berkontribusi besar dalam segala aspek di Indonesia, baik untuk industri energi, hingga pangan itu sendiri. Kendati demikian, industri komoditas strategis tersebut menghadapi banyak tantangan baik di hulu maupun hilir.

Kabul Wijayanto, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan dana sekaligus Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS, mengungkapkan jika industri kelapa sawit Indonesia harus menghadapi beberapa tantangan besar. Di antaranya adalah terkendalanya PSR. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, dia berharap jika Indonesia bisa memproduksi kelapa sawit sebanyak-banyaknya.

Kabul pun menjelaskan beberapa tantangan dalam pengembangan industri hulu dan hilir kelapa sawit di antaranya produktivitas yang rendah, lahan berada dalam kawasan hutan, kendala legalitas dan perizinan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, regulasi yang masih belum optimal, hilirisasi, hingga black campaign terhadap sawit itu sendiri.

Baca Juga: SPKS dan BPDPKS Dorong Hilirisasi Produk Sawit Melalui Koperasi dan Workshop

Di sisi lain, dirinya juga memaparkan arah strategis dalam mendukung serta meningkatkan industri hulu dan hilir kelapa sawit. Seperti peningkatan kesejahteraan petani, stabilisasi harga CPO, serta memperkuat industri hilir. 

Dia menilai perlunya sinergi antara pemerintah baik sebagai lembaga pendanaan riset, maupun regulator produk hasil riset, dengan industri/perusahaan swasta serta lembaga penelitian (perguruan tinggi) untuk mendukung hulunisasi maupun hilirisasi.

“Maka dari itu, diperlukan lembaga yang berfungsi untuk mengkolaborasikan dan mensinergikan program hulu dan hilir,” jelas Kabul dalam keterangannya kepada Warta Ekonomi.

Lebih lanjut untuk mendukung hulunisasi peningkatan produktivitas sawit rakyat, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, pemerintah kota, Gapoktan dan perusahaan swasta maupun perguruan tinggi.

“Seperti program peremajaan sawit rakyat yang menggunakan bibit bersertifikat, bantuan sarpras berupa perbaikan rantai pasok, perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,” jelasnya.

Baca Juga: BPDPKS: Tak Hanya Koperasi, Biodiesel Untungkan Petani Swadaya

Dalam acara yang sama, terkait hilirisasi ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Industri dan Perdagangan, Agung Krisdiyanto, menyebut bahwa Indonesia saat ini masih ketinggalan jauh dengan Malaysia yang tercatat sudah melakukan hilirisasi 260 turunan sawit sedangkan Indonesia baru 179 turunan. Hilirisasi tersebut penting untuk disorot lantaran terkait dengan transformasi ekonomi.

“Transformasi ekonomi itu intinya adalah bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Melalui apa? Melalui hilirisasi dan industrialisasi. Itu yang jadi fokus kami, maupun pemerintahan berikutnya,” kata Agung.

Agung sempat menyinggung komitmen Presiden Terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto, yang fokus untuk memberdayakan sawit secara swadaya sehingga keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Indonesia dan tidak terpengaruh oleh Uni Eropa lagi.

“Kami juga mencatat jika permasalahan sawit ini adalah PR bagi kita semua. Di bagian hulu atau hulunisasi ini sempat disinggung kita perlu dokter perkebunan agar tidak ada lagi tanah tidak produktif, hama, dan lain sebagainya,” ucap Agung.