BPDPKS Komitmen Selesaikan Masalah Industri Sawit Demi Optimalkan Hilirisasi

Program hilirisasi khususnya di sektor kelapa sawit saat ini terus didorong dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah pada nilai produk kelapa sawit itu sendiri.

Kabul Wijayanto, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan dana sekaligus Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS, mengatakan bahwa program hilirisasi sektor kelapa sawit saat ini sangat menggembirakan. Hal tersebut dilihat dari perubahan komposisi ekspor produk kelapa sawit yang sebelumnya didominasi minyak kelapa sawit mentah/CPO, kemudian berkembang lagi dengan produk turunan lainnya.

Baca Juga: BPDPKS Tingkatkan Kompetensi Pekebun Sawit Swadaya, Ini Caranya!

Peningkatan ekspor tersebut, khususnya di sektor hilir, menurut dia akan berdampak pada naiknya devisa ekspor yang diterima sehingga akan berimplikasi pada perekonomian nasional.

“Hilirisasi juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar sentra industri kelapa sawit,” ucap Kabul kepada Warta Ekonomi, Jumat (6/9/2024).

Terkait dengan hilirisasi, Kabul menjelaskan ada beberapa hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, khususnya dalam tata kelola. Salah satunya adalah permasalahan lahan yang masuk ke dalam kawasan hutan. Adapun solusi dari pihaknya untuk mengatasi hal tersebut adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah melalui Tim Tata Kelola Sawit yang beranggotakan dari lintas kementerian untuk segera menyelesaikan permasalahn tersebut.

Di sisi lain, tantangan yang harus dihadapi untuk mendukung keberlanjutan dari hilirisasi sawit adalah produktivitas yang masih rendah, minimnya sarana dan prasarana kebun rakyat, keberterimaan sertifikasi ISPO, hingga kebun yang masuk kawasan hutan.

“Untuk itu pemerintah bersama dengan seluruh stakeholder sawit diharapkan dapat terus bekerja sama agar target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” jelas dia.

Selain hilirisasi, Kabul juga menjelaskan permasalahan hulunisasi. Menurut dia, salah satu isu utama dalam hulunisasi adalah peningkatan produktivitas. Oleh sebab itu, pihaknya terus menggencarkan serta menyempurkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting. Baik dari sisi regulasi maupun implementasinya.

Lebih lanjut, terkait dengan permasalahan lahan yang masuk dalam kawasan hutan dan terbentur legalitas, khususnya perkara Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Sunari menyebut jika pasal-pasal tersebut merupakan salah satu regulasi yang menjadi pedoman dalam penyelesaian lahan sawit dalam kawasan hutan. Sehingga, pihaknya terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Baca Juga: Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat Mukomuko Capai 2.391 Hektare

“Pemerintah lintas kementerian telah dan terus berupaya untuk dapat menyelesaikan secara adil permasalahan lahan dalam kawasan hutan baik yang dimiliki korporasi maupun kebun milik rakyat,” imbuhnya.