Soal Biodiesel, Pemerintah Diminta Wajibkan Industri Libatkan Petani Sawit

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong agar pemerintah segera menerbitkan aturan yang mewajibkan adanya kemitraan antara petani sawit dengan industri biodiesel nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum SPKS, Sabarudin yang menyebut bahwa tujuan kemitraan adalah agar program biodiesel benar-benar memberikan dampak nyata yang positif bagi masyarakat maupun industri, khususnya dari sisi peningkatan produktivitas tanaman sawit.

Baca Juga: Kolaborasi Jadi Kunci, Program Biodiesel Butuh Tangan Petani Sawit

Dia menilai, para petani swadaya dalam kemitraan tersebut perlu diprioritaskan karena mereka mengelola sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

Sabarudin menjelaskan bahwa program biodiesel yang diluncurkan sejak 2015 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum sepenuhnya berdampak positif bagi petani sawit kendati tujuan awal dari program tersebut adalah kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan biodiesel. Namun, hingga saat ini, kemitraan tersebut masih belum terealisasi secara merata.

Berdasarkan catatan riset SPKS, imbuhnya, para petani di Provinsi Riau masih belum menikmati kemitraan dengan industri biodiesel. Mereka masih menjual sawitnya kepada para tengkulak alih-alih langsung ke perusahaan biodiesel. Padahal, menurutnya di Riau terdapat industri biodiesel di lima kabupaten.

“Program biodiesel sudah berjalan cukup lama, tapi kemitraan petani dan perusahaan di industri itu masih jauh dari harapan. Butuh aturan yang mewajibkannya,” ungkap Sabarudin, dalam Diskusi Keberlanjutan Biodiesel bertajuk “Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit”, Kamis (24/10/2024).

Baca Juga: ESDM Bikin Peta Jalan Demi Cari Tambahan Stok CPO untuk Biodiesel

Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan pentingnya keberadaan peraturan yang mewajibkan perusahaan biodiesel yang bermitra dengan petani khususnya di wilayah konsesi korporasi tersebut. Hal ini lantaran SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan produktivitas.

Selain itu, produktivitas petani sawit kini masih tergolong cukup rendah sekitar 12 ton TBS per hektare per tahunnya. Angka tersebut jauh di bawah capaian perusahaan 25 ton TBS per hektare per tahun.

“Ke depan, pengembangan biodiesel harus melibatkan petani lebih intensif agar dampaknya benar-benar dirasakan. Program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan akses terhadap pupuk serta bibit unggul juga harus menjadi fokus pemerintah baru guna memacu produktivitas petani," ujar dia.

Baca Juga: GAPKI Khawatir Dampak EUDR: Ancaman Bagi Petani Sawit Kecil di Indonesia

Kendati demikian, program prioritas biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis mencapai ketahanan energi dan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Oleh sebab itu, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan agar visi tersebut benar-benar terwujud. Para petani swadaya tak bisa diabaikan sebagai pemain penting dalam rantai pasok sawit.

“Alasan utama petani swadaya penting dilibatkan, di antaranya petani sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di RI,” jelasnya.

Selain itu, menurut dia keterlibatan petani swadaya juga penting untuk menjaga keberlanjutan industri biodiesel. Pasalnya, penguasaan sebanyak 40% lahan sawit merupakan angka signifikan yang menunjukkan ketahanan rantai pasok dan hal tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya peran dari petani swadaya. Sabarudin menegaskan pemerintah bakal kehilangan potensi besar pemanfaatan lahan apabila mereka tidak dilibatkan.

Menurut dia, memasukkan petani swadaya ke dalam rantai pasok biodiesel merupakan langkah konkret yang membantu perekonomian rakyat kecil. Pasalnya, mayoritas petani sawit swadaya merupakan petani kecil yang menggantungkan hidup pada hasil perkebunan.

Baca Juga: APROBI Ungkap Tantangan bagi Produsen Biodiesel Indonesia, Apa Saja?

Lewat program biodiesel, mereka diharapkan mendapat manfaat ekonomi lebih besar sehingga kesejahteraannya meningkat. Untuk itu, pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan menguntungkan semua pihak, perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan dirancang baik, program biodiesel bisa berjalan optimal.