LKPP Bukukan Kinerja Baik di 2024: Optimalkan Pengadaan Barang/Jasa dengan Katalog Elektronik V6

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus menggenjot upaya digitalisasi terkait dengan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Terbaru, pihaknya mencatatkan beragam kinerja positif di 2024.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pihaknya terus mengupayakan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) agar sesuai dengan prinsip pengadaan melalui implementasi dan pemanfaatan Katalog Elektronik.

Baca Juga: Prabowo Luncurkan E-Katalog Versi 6.0, LKPP: Ini Sangat Membantu Masyarakat Memantau Pengadaan Barang/Jasa

Pihaknya sudah mencatatkan bahwa 3,5 juta produk yang terdiri dari 2,9 juta produk termigrasi dan 615 ribu produk tayang kurasi telah hadir dalam Katalog Elektronik Versi 6 di 2024.

“LKPP terus berkomitmen untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara efisien, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," ungkapnya, Jumat (3/1/2025).

Adapun Hendrar mengungkapkan bahwa  belanja pemerintah Tahun Anggaran (TA) 2024 mencapai Rp1.259,2 triliun atau setara 108,41 persen dari total belanja PBJ. Kontribusi realisasi anggaran PBJ terhadap Produk Dalam Negeri (PDN) mencapai Rp595,66 triliun atau sebesar 90 persen, dan kontribusi PBJ terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKK) mencapai Rp277,42 triliun atau 41,9 persen.

Pencapaian signifikan dalam kontribusi PDN dan UMKK dalam implementasi Katalog Elektronik tersebut mencerminkan keseriusan pihaknya dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional.

"Tentunya dengan kinerja yang luar biasa ini, semakin mendorong kami untuk terus melaju kencang ciptakan pengadaan yang semakin berintegritas,” ungkap Hendi.

Hendi juga menekankan perlunya transformasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih modern dan terintegrasi, salah satunya melalui Katalog Elektronik Versi 6 (V6). Ia mengatakan bahwa platform ini menjadi bukti pemerintah dalam mengoptimalkan PBJ hingga mempermudah pelaku UMKK dalam proses pembayaran.

Baca Juga: Presiden Prabowo Sampaikan Barang dan Jasa yang Bebas dan Kena PPN 12%

Platform Katalog Elektronik Versi 6 (V6) ditegaskannya juga telah dirancang agar terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).