Anggaran IKN Diblokir, Istana: Bukan Berarti Tidak Ada

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menanggapi pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait pemblokiran anggaran IKN (Ibu kota Negara) Nusantara. 

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya tidak ada kan? Anggarannya belum dibuka," ujarnya di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

Hasan menjelaskan, saat ini anggaran untuk pengembangan IKN masih ada di Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum, hanya saja belum dapat digunakan. 

Lebih lanjut Hasan menegaskan, pembangunan IKN merupakan komitmen Presiden Prabowo dan akan terus dilanjutkan selama lima tahun ke depan dengan anggaran sebesar Rp48 triliun. 

"Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," tegasnya.

Rencannya, selama lima tahun ke depan pemerintah akan menyelesaikan kawasan untuk pusat pemerintahan seperti gedung yudikatif dan legislatif. 

"Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta," ujar Hasan. 

Baca Juga: Pembangunan IKN Tetap Berjalan, Prabowo Siapkan Anggaran Rp48,8 Triliun

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa pihaknya belum merealisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 2025. Sebab, anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dody menjelaskan, kondisi ini membuat pihaknya tidak memiliki anggaran untuk eksekusi megaproyek tersebut. Alhasil, pembangunan IKN belum berprogres.