Lonjakan Harga Pangan Mengancam Jelang Ramadan dan Lebaran, Ini Strategi Bapanas Redam Gejolak

Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupaya menjamin ketahanan pangan di Indonesia dengan menerapkan beberapa langkah strategis.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan bahwa pengendalian harga dan pasokan pangan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi gejolak harga serta menjaga keseimbangan distribusi.

Untuk itu, pihaknya juga telah menetapkan harga acuan untuk petani, peternak, serta konsumen.

"Harga acuan ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melakukan intervensi guna menjaga stabilitas pangan," ujar Ketut, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin (10/2/2025).

Baca Juga: Menko Pangan: Harga Gabah Tidak Boleh di Bawah HPP, Petani Diminta Melapor Jika Dirugikan

Sebagai langkah intervensi pengendalian harga, pemerintah menghentikan sementara penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak 7 Februari guna mendorong penyerapan gabah kering panen (GKP) dari petani.

Selain itu, bantuan pangan juga ditunda hingga rapat koordinasi nasional (Rakornas) berikutnya untuk memberikan ruang bagi produsen agar harga di tingkat petani tetap terjaga.

Lebih lanjut, langkah strategis Bapanas dalam melakukan intervensi stok pangan menjelang puasa dan lebaran lainnya adalah dengan mobilisasi stok pangan. Pihaknya berharap pemerintah daerah (pemda) untuk segera menyusun neraca pangan wilayah agar distribusi pangan dapat berjalan lebih efektif.

"Kami akan mendampingi para pemimpin daerah dalam penyusunan neraca pangan, karena ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan," ungkapnya.

Baca Juga: Bapanas Pastikan Penyaluran Beras SPHP Ditunda, Ini Alasannya!

Lebih lanjut, sebagai respons terhadap lonjakan harga pangan, khususnya jelang hari besar keagamaan, yakni lebaran dan hari besar lainnya, Bapanas menggelar Gerakan Pangan Murah. Program tersebut didukung oleh dana konsentrasi yang dialokasikan ke pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

"Kami memastikan gerakan ini dapat berjalan serentak di 34 provinsi dan 256 kabupaten/kota untuk mengendalikan gejolak harga," jelas Ketut.

Selain itu, intervensi lain yang dilakukan oleh Bapanas yakni memperkuat infrastruktur pangan seperti penyediaan cold storage dan repair container di daerah yang mengalami surplus pangan, seperti Kalimantan Selatan. 

"Kami siap membantu daerah yang membutuhkan fasilitas penyimpanan agar ketahanan pangan semakin terjamin," ucap Ketut.