Industri Petrokimia Terancam! Inaplas Minta Pemerintah Contoh Korea Selatan

Industri petrokimia global, termasuk Indonesia, tengah menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan dan melemahnya permintaan. Di Korea Selatan, empat produsen besar—LG Chemical, Lotte Chemical, Kumho Petrochemical, dan Hanwha Solutions—mengalami penurunan kinerja sepanjang 2024.

Pemerintah setempat merespons dengan kebijakan pro-industri, termasuk insentif pajak, bantuan keuangan hingga ₩3 triliun (USD 2,1 miliar), serta perpanjangan jatuh tempo pinjaman untuk menopang sektor tersebut.

Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Suhat Miyarso, menilai langkah Korea Selatan bisa menjadi contoh bagi Indonesia, mengingat industri petrokimia dalam negeri juga menghadapi tekanan serupa akibat lonjakan impor bahan baku plastik dan produk jadi dengan harga dumping.

Baca Juga: Revisi Permendag 8/2024 Ditunggu! Industri Tekstil dan Petrokimia di Ujung Tanduk
“Saat ini, utilisasi produksi nasional Polyethylene (PE) dan Polypropylene (PP) hanya sekitar 60%, jauh dari kapasitas maksimalnya—masing-masing 1,2 juta ton dan 935 ribu ton per tahun. Akibat ketidakpastian pasar dan tekanan impor, beberapa proyek petrokimia besar yang direncanakan pada 2023 tertunda atau dikaji ulang,” ujar Suhat.

Baca Juga: Industri Petrokimia Perlu Perhatian Pemerintah, Investasi Triliunan Perlu Kepastian Regulasi

Inaplas saat ini mengajukan petisi safeguard LLDPE melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) di Kementerian Perdagangan. Organisasi ini juga mendesak pemerintah menerapkan kebijakan protektif seperti anti-dumping, safeguard, serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk petrokimia guna melindungi industri dalam negeri.

“Tanpa langkah strategis, industri petrokimia nasional akan terus tertekan. Indonesia bisa meniru kebijakan Korea Selatan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutannya,” tegas Suhat.