Devisa atau B50? GAPKI Desak Pemerintah Pilih yang Untungkan RI!

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah menerapkan biodiesel B50 pada 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menekan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan mengurangi devisa negara.

"Kalau bukan dengan B50 saja, kemarin kita sudah sampaikan bahwa kemungkinan ekspor akan turun sekitar 2 juta ton, stagnan di angka 27 juta ton. Kalau dinaikkan lagi ke B50, pasti akan turun lagi," ujar Eddy, Jakarta, dikutip Sabtu (8/3/2025). 

Baca Juga: Industri Sawit Terpukul! Produksi dan Ekspor Kompak Turun

Eddy menyoroti bahwa Malaysia saja telah menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak program biodiesel terhadap harga minyak nabati global. Jika Indonesia meningkatkan campuran biodiesel menjadi B50, bukan hanya konsumsi dalam negeri yang meningkat, tetapi ekspor bisa semakin tertekan.

"Kalau sementara ini produksi tidak naik dan konsumsi meningkat, ekspor pasti akan dikurangi, karena konsumsi tidak mungkin diturunkan," jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Ngotot Jalankan B50, GAPKI Beri Peringatan Keras!

Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih luas, bukan hanya ketahanan energi. "Di saat negara membutuhkan devisa yang lebih besar untuk belanja negara, kenapa tidak diprioritaskan ekspor dulu? Ini bukan kepentingan usaha, ini kepentingan NKRI," tegasnya.

Sebagai perbandingan, ia mengutip kebijakan Brazil dalam mengelola industri tebu dan gula. "Brazil justru lebih fokus pada ekspor gula daripada meningkatkan mandatory domestik mereka. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama?" tambahnya.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa selisih harga antara minyak bumi dan CPO saat ini semakin besar. Hal ini berarti insentif untuk biodiesel semakin tinggi. "Ini yang mesti dipikirkan. Mana yang lebih penting untuk negara? Kalau kita butuh devisa, kita utamakan ekspor," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan implementasi B50 pada 2026 sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada impor solar dan meningkatkan kemandirian energi nasional.