
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Terjadi defisit Rp31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Defisit APBN di awal tahun masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam desain APBN 2025, yaitu Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
Baca Juga: Laporan APBN Januari Tak Kunjung Rilis, Ini Jawaban Sri Mulyani!
"Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun," imbuhnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit ini terjadi karena pendapatan negara lebih rendah dibandingkan dengan total pengeluaran pemerintah. Namun, keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp48,1 triliun.
Pendapatan negara mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun. Sumber pendapatan ini berasal dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Baca Juga: Sri Mulyani Minta Tak Hanya Andalkan APBN dan APBD untuk Pembangunan
Penerimaan pajak tercatat Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target, dengan rincian Rp187,8 triliun berasal dari pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6% dari APBN. Anggaran tersebut mencakup belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga (K/L), belanja non-K/L, serta transfer ke daerah.
"Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp211,5 triliun sampai 28 Februari 2025, atau 7,8% terhadap APBN," tutup Sri Mulyani.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cita Auliana
Editor: Annisa Nurfitri
Advertisement