FINI Tolak Wacana Kenaikan Royalti

Demi menjaga hilirisasi, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mengusulkan pada pemerintah agar menunda pemberlakuan kenaikan royalti nikel.

Hal ini tak lepas dari industri nikel yang mengalami kenyataan berat dengan turunnya harga jual di pasar internasional ke titik terendah sejak 2020.

Ketua Umum FINI, Alexander Barus memastikan FINI berkomitmen untuk menyukseskan hilirisasi nikel dan turunannya. Alexander Barus mengungkapkan tantangan berat FINI seperti harga yang sedang jatuh plus tantangan berat akibat perang dagang Cina-Amerika.

Untuk itu, dia memandang penundaan pemberlakuan kenaikan royalti akan menjadi insentif berharga untuk mendukung tetap eksisnya industri nikel dalam negeri di tengah tantangan global.

"Hilirisasi juga diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja: kebijakan pemerintah terkait hilirisasi nikel menciptakan lapangan kerja sebanyak 350.000 orang dan berhasil menurunkan kesenjangan pendapatan (terutama di Indonesia Timur)," katanya.

Ia menambahkan dampak global minimum tax menghapus tax holiday, hal ini membebani keuangan industri nikel. Dampaknya, arus kas ketat, pembayaran pinjaman menurun, berisiko bagi perbankan, serta mengancam lapangan kerja (PHK) di sektor pertambangan dan pengolahan nikel. 

Alexander Barus menambahkan kontribusi sub sektor mineral dan batubara telah memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional, dengan pencapaian penerimaan PNBP yang selalu melampaui target, di mana tahun 2020 (110,25%), 2021 (193,03%), 2022 (180,91%), 2023 (118,41%)  dan 2024 (125,84%).

"Oleh karena itu, kami berpendapat belum waktunya saat ini untuk menaikan tarif royalti terutama nikel dan turunan hilirasasinya," jelasnya.

Dan perlu diingat, seluruh perusahaan tambang dan pengelolaan dan/atau pemurnian nikel di Indonesia saat ini tengah menghadapi masa sulit selama 2 tahun terakhir.