Bahlil Teken Pensiun Dini PLTU Cirebon: Jangan Gegabah, Investasi Triliunan Rupiah Dipertaruhkan!

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengingatkan agar rencana pemerintah untuk mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dilakukan dengan kalkulasi yang matang. Ia menilai keputusan tersebut tidak bisa gegabah karena menyangkut nilai investasi yang sangat besar.

Rencana terbaru pemerintah menyasar PLTU milik Independent Power Producer (IPP) PT Cirebon Electric Power (CEP) berkapasitas 650 megawatt (MW).

“Kalau itu bisa pensiun dini itu akan sangat baik dengan catatan bahwa sudah ada pembangkit listrik baru dari energi terbarukan yang menggantikan. Jadi harus ada substitusinya dari energi terbarukan,” ujar Eddy di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Baca Juga: PLTU Cirebon I Pensiun Dini, Bahlil Kejar Green Loan ADB

Eddy menyebut, saat masih menjabat sebagai Pimpinan Komisi VII DPR RI, ia pernah menghitung kebutuhan dana untuk program pensiun dini PLTU. Ia mencontohkan bahwa nilai yang dibutuhkan untuk PLTU Suralaya dan Cirebon bisa menyentuh Rp25 triliun.

“Jadi itu bukan angka yang kecil. Jadi kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Tetapi saya kira kalau kita pertimbangkan untuk pensiun dini sepanjang persyaratan terpenuhi dan kita mampu untuk melakukan itu, ya kenapa tidak,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa komitmen pensiun dini PLTU Cirebon 1 merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk menurunkan emisi karbon secara signifikan sesuai Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Baca Juga: Pensiun Dini PLTU Tunggu BPKP, ADB Sudah Siap Turunkan Dana

“Sebagai bentuk komitmen tersebut, beberapa hari yang lalu saya menandatangani suatu keputusan (Permen 10 Tahun 2025) untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon I sebesar 650 MW,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Selasa (22/4/2025).

Meski belum merinci jadwal pelaksanaan maupun kebutuhan pendanaannya, Bahlil menegaskan keputusan tersebut telah didasarkan pada perhitungan ekonomi yang matang. Pemerintah saat ini sedang bernegosiasi dengan Asian Development Bank (ADB) sebagai calon penyedia pendanaan utama proyek ini.

“Kita sudah menandatangani (Permen) sebagai bagian daripada syarat untuk mendapatkan pinjaman (green loan) dari ASEAN Development Bank. Nah, kita sudah berhitung secara ekonomi, jadi batubara diganti dengan energi berterbarukan,” pungkasnya.