PDIP Tak Setuju Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta, 'Tak Ada yang Diistimewakan, dengan Papua Sama'

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkapkan pemberian daerah Istimewa perlu memikirkan rasa keadilan bagi semua daerah di Indonesia ini.

Sehingga harus dipertimbangkan dengan matang.

"Pengkajian mengenai (pemberian status) daerah istimewa itu satu hal yang penting, karena kita tidak gegabah hanya karena faktor-faktor tertentu," kata Aria.

Jangan sampai, lanjut Aria, pemberian daerah keistimewaan ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah-daerah lainnya, seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa tengah, dengan berbentuk Daerah Istimewa Surakarta.

Usulan tersebut menurutnya harus mempertimbangkan rekam jejak Kota Solo bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.  

Pasalnya, secara historis, pemberian status Daerah Istimewa itu hanya mempunyai suatu kekhususan di dalam proses perlawanan zaman penjajahan dulu. Serta memiliki kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan.

Meski begitu, menurut Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai belum ada urgensinya untuk memberikan status daerah Istimewa tersebut kepada Solo.

Ia mengatakan Komisi II belum terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa sebagai sesuatu hal yang mendesak. 

"Ya mulai ada keinginan (Solo masuk ke dalam 6 usulan), tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, Solo ini sudah menjadi kota pendidikan, kota industri, tidak ada lagi yang mesti diistimewakan, Solo dengan Papua sama," tambahnya.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima 341 usul pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran, di mana enam di antaranya ingin menjadi daerah Istimewa, termasuk Surakarta atau Solo.