Fadli Zon Sebut Indonesia Selangkah Menuju Kedaulatan Pangan

Pemerintah saat ini menempuh berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menyatakan bahwa sejumlah kebijakan seperti penetapan harga pembelian gabah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberi dampak nyata bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat kedaulatan pangan.

Fadli menyebut penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram pada awal 2025 sebagai salah satu kebijakan krusial. “Harga ini menguntungkan petani dan memberi kepastian usaha,” ujar Fadli, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

Baca Juga: Harga Gabah Terus Naik, Bulog Pastikan Petani Diuntungkan dalam Skema Penyerapan

Ia mencatat bahwa kesejahteraan petani tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 123,72 pada Maret 2025, naik 0,22 persen dibanding bulan sebelumnya. NTP sendiri merupakan indikator penting yang mencerminkan daya beli dan kesejahteraan petani.

Penyerapan gabah oleh Bulog juga mencatat rekor tertinggi dalam satu dekade, yakni mencapai 725.000 ton setara beras hingga akhir Maret 2025. Menurut Fadli, capaian ini tak hanya menguntungkan petani, tetapi juga mendekatkan Indonesia pada tujuan besar yaitu kedaulatan pangan, sebagaimana digaungkan Presiden Prabowo dalam Astacita.

Kebijakan penghapusan utang petani melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 juga menjadi sorotan. “Masalah ini sudah membelenggu petani selama lebih dari dua dekade,” ucap Fadli.

Ia menilai bahwa penghapusan utang tersebut membuka akses permodalan yang lebih luas dan ringan bagi petani.

Di sisi lain, akses terhadap pupuk bersubsidi disebut semakin membaik, terutama pada musim tanam yang sebelumnya sering diwarnai kelangkaan.

Baca Juga: Petani Senyum, Tengkulak Cemberut! Harga Gabah Panen Raya 2025 Capai Rp6.500/kg

Fadli juga menilai program MBG tidak hanya mendukung lahirnya generasi emas Indonesia, tetapi juga menyerap hasil produksi pertanian dalam negeri.

“MBG adalah contoh kebijakan yang berpihak pada rakyat dan petani sekaligus,” tuturnya.

Dengan sejumlah kebijakan tersebut, HKTI optimistis bahwa petani Indonesia akan semakin mandiri, produktif, dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.