Rakyat RI Makin Melek Keuangan, Tapi Ketimpangan Kota-Desa Masih Ada

Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa indeks literasi keuangan pada 2025 mencapai 66,46 persen, meningkat dari 65,43 persen pada 2024. Sementara itu, indeks inklusi keuangan melonjak dari 75,02 persen menjadi 80,51 persen.

“65,43% di tahun 2024 menjadi meningkat 66,46% di tahun 2025, untuk yang indeks tadi inklusi keuangan menunjukkan peningkatan dari 75,02 di tahun 2024 meningkat meningkat relatif tinggi nih ya menjadi 80,51% untuk metode keberlanjutan di tahun 2025-nya,” kata Ateng dalam konferensi pers SNLIK 2025 di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Baca Juga: Perkuat Sektor Jasa Keuangan, OJK Gandeng Asosiasi Profesi dalam GRC 2025

SNLIK 2025 disusun dengan dua pendekatan metodologi. Pertama, pendekatan keberlanjutan yang memungkinkan perbandingan langsung dengan tahun sebelumnya karena menggunakan indikator dan komponen yang sama. Kedua, pendekatan cakupan DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif), yang menggunakan data Susenas sebagai dasar penghitungan.

“DNKI sebenarnya tidak melaksanakan survei. Tetapi DNKI melakukan penghitungan berdasarkan data SUSENAS kita. Nah, karena data SUSENAS tidak digunakan secara langsung untuk penghitungan untuk yang SNLIK, maka ini semacam pendekatan untuk data SUSENAS-nya,” jelas Ateng.

Berdasarkan pendekatan DNKI, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,64 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 92,74 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyoroti adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam indeks literasi dan inklusi keuangan.

“Kalau dilihat dari data yang ada untuk daerah perkotaan dan perdesaan, kita bisa melihat dari hasil survei adalah indeks literasi keuangan wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Yaitu masing-masing sebesar 70,89% dan 59,60%,” ujar Friderica.

Baca Juga: Kepala BPS: Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia Harus Dimaknai Secara Bijak

Data SNLIK 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan di wilayah perkotaan mencapai 70,89 persen, sementara di wilayah perdesaan sebesar 59,60 persen. Untuk inklusi keuangan, wilayah perkotaan mencatat 83,61 persen, sedangkan perdesaan sebesar 75,70 persen.

Sementara itu, berdasarkan pendekatan DNKI, indeks literasi keuangan di perkotaan mencapai 71 persen dan perdesaan 59,87 persen. Indeks inklusi keuangan lebih tinggi lagi, yakni 94,48 persen di perkotaan dan 90,03 persen di perdesaan.

Friderica juga mengungkapkan, metode keberlanjutan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Indeks literasi keuangan wilayah perkotaan meningkat 1,18 persen dan perdesaan 0,35 persen. Untuk inklusi keuangan, peningkatannya masing-masing sebesar 5,2 persen dan 5,57 persen.

“Nah, pada metode berkelanjutan ini, indeks literasi keuangan wilayah perkotaan dan perdesaan meningkat masing-masing sebesar 1,18% dan 0,35%. Untuk indeks inklusi keuangan wilayah perkotaan dan perdesaan meningkat masing-masing sebesar 5,2% dan 5,57%,” tutur Friderica.