Pemerintah Genjot Gerakan Pangan Murah Cegah Inflasi dan Jaga Daya Beli

Pemerintah saat ini terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai tameng utama dalam melawan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah lonjakan permintaan pangan selama masa Ramadan dan Idulfitri 2025.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, sejak Januari hingga akhir April 2025, GPM telah digelar sebanyak 2.815 kali di 31 provinsi dan 244 kabupaten/kota. Jumlah ini mencerminkan masifnya upaya pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.

“Ini bukan sekadar operasi pasar. GPM adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan pangan pokok bisa diakses dengan harga terjangkau,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Arief merinci jika puncak pelaksanaan GPM terjadi pada Maret 2025 saat umat Muslim menjalankan ibadah puasa serta menyambut Lebaran. Dalam lingkup periode tersebut, pemerintah mencatat sekitar 1.731 kegiatan GPM berlangsung serentak di berbagai wilayah.

Arief menjelaskan jika Bapanas tidak berjalan sendiri. Dalam pelaksanaan GPM mereka juga menggandeng organisasi masyarakat, lembaga pelatihan daerah, hingga jejaring pendamping pembangunan. Salah satunya berkolaborasi dengan JPKP dan FKLPID Jawa Barat di Bekasi

“Sinergi ini penting agar GPM tidak hanya menyasar kota-kota besar, tetapi juga merata hingga ke daerah yang selama ini sulit dijangkau,” ujar Arief.

Ia menekankan bahwa GPM bukan hanya soal harga murah, melainkan juga menjaga kualitas dan keberlanjutan pasokan pangan. Pemerintah pun memastikan program ini akan terus diperkuat sepanjang 2025 sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi pangan.