Hadapi Badai Besar Dunia Ketenagakerjaan, Kemnaker Fokus Kembangkan SDM

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di tengah tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. 

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Aris Wahyudi, menyoroti urgensi transformasi menyeluruh pada kebijakan ketenagakerjaan nasional.

“Pekerja adalah tulang punggung perekonomian nasional. Maka, pengelolaan ketenagakerjaan tidak bisa hanya administratif, tapi harus berorientasi pada pengembangan potensi manusia Indonesia secara utuh,” ucap Aris dalam pernyataannya, Sabtu (3/5/2025).

Baca Juga: Kemnaker Sebut PHK di Sektor Manufaktur Masih Tinggi, Capai 18 Ribu Orang

Adapun salah satu isu utama yang dia sorot adalah angka pengangguran terbuka yang mencapai 7,45 juta jiwa. Aris menyebut jika pemerintah menyadari bahwa kesenjangan antara kualitas SDM dengan kebutuhan industri menjadi salah satu penyebab tingginya angka tersebut. 

Oleh karena itu, Kemenaker tengah menyiapkan rencana strategis 2025–2029 yang menekankan pentingnya keselarasan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan dunia kerja.

Lebih lanjut, pemerintah mendorong penerapan kebijakan sertifikasi kompetensi untuk para manajer SDM guna memastikan bahwa praktik pengelolaan tenaga kerja dilakukan secara profesional dan berbasis standar.

Langkah konkret lainnya adalah pengembangan sistem Siap Kerja, sebuah platform digital yang mewajibkan perusahaan dan pencari kerja untuk saling terhubung dalam satu ekosistem. Dengan sistem ini, Aris berharap proses rekrutmen lebih transparan dan efisien, serta mengurangi praktik perekrutan yang tidak adil.

Tak hanya itu, Aris juga mengingatkan pentingnya budaya kerja yang sehat dan manusiawi, terutama di tengah fenomena “exit-wise” di mana banyak pekerja memilih keluar dari perusahaan karena kurangnya transparansi, penghargaan, dan iklim kerja yang buruk.

Baca Juga: Tingkatkan Rasio Kewirausahaan, Kementerian UMKM-Kemnaker Teken Kesepahaman

“Ekosistem kerja yang baik akan meningkatkan loyalitas dan produktivitas pekerja. Ini bukan hanya soal gaji, tapi juga tentang penghargaan terhadap martabat dan aspirasi mereka,” ujar Sekjen Kemenaker tersebut.

Dia menegaskan bahwa upaya memperbaiki kondisi ketenagakerjaan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang adil dan inklusif.

“Mari kita selalu optimis dan bersama-sama we can do better,” pungkasnya.