Kebijakan Dagang RI Dinilai Terlalu Protektif, Awas Menghambat Pertumbuhan Ekonomi!

Center for Market Education (CME) bersama Tholos Foundation meluncurkan International Trade Barrier Index (TBI) 2025, sebuah indeks global yang membandingkan tingkat keterbukaan dan hambatan perdagangan antarnegara.

Hasil TBI 2025 menempatkan Indonesia di posisi buncit, yakni peringkat ke-122 dari 122 negara, dengan skor mendekati 7,5. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hambatan perdagangan tertinggi di dunia, baik melalui tarif, kebijakan non-tarif, maupun kewajiban kandungan lokal (local content).

Sebagai pembanding, Amerika Serikat berada di peringkat ke-61 dengan skor sekitar 5, sedangkan negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Spanyol, dan Prancis masing-masing menempati peringkat ke-15, ke-16, dan ke-35.

Baca Juga: Sudah Banyak Insentif, Kok Investasi Masih Melempem? Ini Penyebabnya!

Indeks ini juga menyoroti studi kasus larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia di tengah eskalasi perang dagang global.

Policy Analyst Tholos Foundation, Phillip Thompson, menegaskan bahwa proteksionisme bukanlah jalan menuju kemajuan. Menurutnya, daya saing suatu negara seharusnya dibangun lewat keterbukaan dan inovasi.

“Memang Indonesia berada di peringkat terakhir, tapi justru ini menunjukkan potensi yang luar biasa. Ada harapan besar terhadap pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Apalagi saat ini banyak perusahaan di AS dan Eropa yang tengah mencari alternatif rantai pasok di kawasan Asia. Common sense reform dapat membawa Indonesia melompat menuju era baru,” ujarnya dalam acara Innovation Summit Southeast Asia (ISSA) 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025). 

Baca Juga: Isu TKDN dalam Negosiasi AS: Presiden Minta Diubah Basis Insentif

CEO CME, Carmelo Ferlito, menyatakan bahwa di tengah dinamika geopolitik dan ketegangan perang dagang, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat investasi yang kompetitif.

“Beliau menekankan pentingnya kemudahan berusaha dan penyederhanaan birokrasi & regulasi yang selama ini membebani pelaku usaha,” katanya.

Ferlito menambahkan, keterbukaan perdagangan, arus investasi, dan inovasi adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Pesan ini sangat sejalan dengan misi kami—mendorong perdagangan yang lebih terbuka, arus investasi, serta inovasi. Ketiganya, jika dipadukan, akan menjadi resep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mengeluarkan Indonesia dari middle income trap,” pungkasnya.