Bukan Solusi Jangka Panjang, Aspermigas Minta Pemerintah Stop Legitimasi Sumur Ilegal

Ketua Komite Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Aspermigas), Moshe Rizal, menilai rencana pemerintah untuk melegalisasi sumur rakyat sangat berisiko dan berpotensi merusak tatanan sektor migas nasional.

Menurutnya, legalisasi ini bisa membuka celah bagi praktik-praktik ilegal yang lebih luas dan menurunkan standar keselamatan serta profesionalitas industri hulu migas.

"Ini cukup berisiko, karena membuka peluang eksploitasi oleh pihak-pihak yang melihatnya sebagai celah. Sektor migas adalah sektor dengan risiko teknis yang tinggi dan kompleks," ujar Moshe kepada wartawan, Rabu (3/7/2025).

Baca Juga: Pemerintah Andalkan Sumur Rakyat Untuk Capai Target Lifting Minyak dan Gas Naik di RAPBN 2026

Moshe mengatakan, legalisasi tidak bisa menjadi solusi instan untuk memperbaiki praktik sumur ilegal. Justru, hal itu dinilai akan membiarkan masyarakat yang tidak memiliki latar belakang teknis dan pengalaman di sektor migas terlibat dalam aktivitas berbahaya.

"Masyarakat yang diminta untuk mengelola sumur ini kebanyakan tidak memiliki edukasi dasar migas, apalagi standar engineering. Di industri migas, jadi engineer saja butuh kuliah empat tahun, sertifikasi, dan pengalaman kerja," ujarnya.

Moshe juga mempertanyakan kejelasan tanggung jawab dalam proses pembinaan sumur rakyat seperti yang diatur dalam regulasi terbaru.

"Siapa yang membina? Kementerian ESDM? Siapa yang memastikan semuanya sesuai kaidah migas dan menjamin keselamatan selama masa pembinaan itu?" katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap aktivitas sumur rakyat justru berpotensi menciptakan preseden buruk di sektor sumber daya alam lainnya seperti batubara dan mineral.

Selain itu, Ia menilai legalisasi sumur rakyat justru bisa merusak kepercayaan investor terhadap kepastian hukum di sektor migas.

"Investor tidak akan nyaman jika wilayah kerjanya diganggu oleh pihak-pihak tak berizin," katanya.

Untuk itu, ia meminta agar pemerintah tidak hanya berfokus pada kontribusi ekonomi sumur minyak rakyat, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. 

Baca Juga: Kelola Sumur Minyak Rakyat, UMKM Wajib Punya Modal Rp5 Miliar

"Berapa nilai satu nyawa? Setiap tahun selalu ada korban jiwa akibat kecelakaan di sumur ilegal. Ini bukan solusi jangka panjang," ucapnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Moshe mengusulkan pembentukan lembaga permanen di bawah institusi penegak hukum untuk menangani praktik sumur ilegal secara menyeluruh.

Ia menilai pendekatan saat ini, yang hanya mengandalkan satuan tugas sementara, tidak cukup untuk membongkar struktur di balik praktik tersebut.

"Ini operasi terorganisir. Di balik sumur-sumur itu ada operator, pendana, dan backing politik. Jadi butuh lembaga seperti BNPT untuk terorisme, atau BNN untuk narkoba. Masalah ini harus ditangani secara serius dan terstruktur," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Inventarisasi Sumur Minyak Ilegal Rampung Juli 2025

Lebih lanjut, Moshe mendorong pemerintah untuk mengarahkan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas sumur ilegal ke sektor usaha yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan.

Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap aktor-aktor yang berada di balik praktik sumur ilegal demi menjamin keselamatan publik dan keberlanjutan sektor migas nasional.