Wapres Tinjau BSU bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Minta Digunakan untuk Hal Produktif

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Bertempat di Kantor Pos Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Wapres Gibran menginstruksikan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk memperkuat sinergi agar seluruh bantuan dapat segera tersalurkan.

"Realisasinya harus 100 persen. Mungkin nanti challenge-nya pada saat penyerahan bantuan di remote area, area-area terpencil. Nanti saya minta tolong pak gubernur, para dirut untuk bisa membantu juga agar masyarakat, warga yang berhak menerima benar-benar bisa menerima manfaatnya," ujar Wapres.

Wapres juga kembali menegaskan agar bantuan yang diterima dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, di antaranya untuk membeli kebutuhan pokok dan keperluan sekolah dari anak-para pekerja.

"Siapapun yang menerima cash atau melalui Bank Himbara, saya mohon uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jangan ada yang judol. Lebih baik uangnya untuk beli sembako, untuk anak-anaknya. Untuk beli buku, untuk beli tas, jadi untuk kegiatan-kegiatan produktif," tegasnya.

Dalam laporannya, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli memaparkan bahwa penyaluran BSU terus dikebut agar seluruh bantuan dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh para pekerja.

Baca Juga: Kemendagri–BPJS Ketenagakerjaan Dorong Perlindungan Pekerja Konstruksi Melalui Monitoring UC Jamsostek

Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dalam laporannya menegaskan bahwa BSU hanya disalurkan 1 kali, sebesar 600 ribu. Pihaknya menegaskan bantuan tersebut diberikan secara utuh tanpa dipotong biaya apapun.

Terkait dengan penyaluran, Menaker Yassierli terus berupaya mendorong agar seluruh BSU dapat segera diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh pekerja.

"Penyaluran bsu kita lakukan melalui bank himbara dan itu sudah hampir 100%, tinggal beberapa yang gagal salur. itu kemudian kita salurkan lewat-lewat melalui PT Pos Kita berharap ini segera selesai," ungkap Menaker.

Sementara itu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih dan dukungan penuh terhadap program-program strategis pemerintah, salah satunya BSU yang diberikan kepada pekerja yang juga peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan kepercayaan dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia awal data untuk BSU ini," terang Asep.

Baca Juga: Lindungi Pekerja dan Anak Bangsa, BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Rp57 Triliun Manfaat Sepanjang 2024

Pihaknya menyatakan kesiapannya jika kedepan  BPJS Ketenagakerjaan kembali dipercaya untuk menjadi mitra penyedia data pekerja. Integritas dan kualitas data menjadi poin penting yang akan terus dijaga BPJS Ketenagakerjaan agar bantuan Pemerintah dapat diterima oleh pihak yang berhak sesuai ketentuan.

Asep juga mengimbau kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan data yang benar agar terjamin dari risiko-risiko saat bekerja, serta terbuka kesempatan untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas. Sehingga dengan demikian pekerja bisa bekerja lebih keras tanpa rasa cemas.

"Kesuksesan BSU 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa hadirnya negara dan juga sinergi antara lembaga mampu memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh para pekerja," tutup Asep.