PLN Ingin Konsolidasi Jual Beli Listrik ke Singapura, Ini Tanggapan ESDM

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, angkat bicara mengenai rencana PT PLN (Persero) menjadi agregator ekspor listrik lintas batas ke Singapura.

“Itu kan usulan yang diundang-undang (RUU Ketenagalistrikan), ini kan inisiasinya dari DPR jadi kita harus dicek (dibahas dulu) dengan Kementerian ESDM,” kata Yuliot di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Ada pun, rencana ekspor listrik ini diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Minister in Charge of Energy and Science & Technology in the Ministry of Trade and Industry Singapura, Tan See Leng, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6/2025). 

Baca Juga: PLN Dorong Skema G2G dalam Ekspor Listrik: 'Kalau Tidak, Kita Didikte Singapura'

Dalam nota kesepahaman (MoU) itu, kedua negara menyepakati perdagangan listrik energi baru terbarukan (EBT) sebesar 3,4 gigawatt (GW) hingga 2035. Pasokan akan bersumber dari 18,7 gigawatt peak (GWp) tenaga surya dan 35,7 gigawatt hour (GWh) dari baterai.

PLN menyampaikan keinginannya untuk mengonsolidasikan perdagangan listrik tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (26/8/2025). 

Yuliot mengungkapkan mekanisme jual beli listrik ini dilakukan secara Goverment to Goverment (G2G). Artinya masih ada celah jika PLN ingin mengkonsolidasikan hal ini.

Baca Juga: Wujudkan Energi Bersih, PLN Icon Plus Hadirkan Home Charging Service untuk Mobil Listrik

“Kalau MoU (RI dan Singapura) kemarin itu G2G. (Tapi) ini bagaimana ini ya, itu kan kita juga cek (MoU-nya) bagaimana implementasinya,” ujarnya.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto, menegaskan keinginan pihaknya mengemban peran agregator jual beli ini dengan dalih kepentingan nasional.

“Kalau kita mengakses pasar Singapura secara individual, block by block, kita akan didikte oleh market Singapura, karena dia sudah pakai market clearing,” kata Didi dalam forum RDP.

Didi mencontohkan praktik ekspor gas bumi yang dikelola Pertamina. Menurutnya, meski gas berasal dari berbagai blok, pengelolaan terpusat memberi Indonesia posisi tawar yang lebih kuat.

Baca Juga: Bos PLN: Pembangunan Transmisi Listrik Perlu Dukungan Negara

“Belajar dari apa yang terjadi di ekspor gas bumi, meskipun gas itu berasal dari multi blok, tetapi diagregasi oleh Pertamina untuk berhadapan dengan pembeli. Kalau ini di bawah G2G dan dimandatkan kepada satu BUMN untuk bisa mengonsolidasikan kekuatan nasional, maka kitalah yang mengatur main dengan Singapura, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Dalam forum RDP tersebut, PLN turut menyerahkan proposal resmi kepada Komisi XII DPR RI untuk mengelola jalannya jual beli listrik ini. 

“Ini proposal kami, Pak Ketua dan beberapa anggota yang lain. Nanti detailnya tentu dalam drafting kami bisa sampaikan, tapi tidak hari ini. Ini konseptual,” tutup Didi.