Melonjak Hampir 3 Kali lipat, Komisi XII DPR RI Setujui Pagu Anggaran KESDM Rp21,67 T

Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2026 sebesar Rp21,67 triliun. Jumlah tersebut melonjak hampir tiga kali lipat dibandingkan pagu indikatif awal Rp8,12 triliun.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu berlangsung lancar dan mendapat persetujuan seluruh peserta.

“Selanjutnya pimpinan meminta persetujuan kepada seluruh anggota Komisi XII DPR RI terhadap pagu definitif Kementerian ESDM RI tahun anggaran 2026. Apakah dapat disetujui? (Setuju seru peserta rapat) Baik,” tegas Bambang, di DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga: Ada Program Prioritas Prabowo, Kementerian ESDM Ajukan Pagu Anggaran Rp21,67 Triliun untuk 2026

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan, lonjakan anggaran mencerminkan banyaknya program strategis baru yang akan dijalankan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada energi dan program hilirisasi.

“Sehingga secara total, anggaran KESDM tahun 2026 adalah Rp21.665.527.491.000,” kata Dadan.

Dadan merinci, anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni Rp18,36 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,69 triliun, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp0,61 triliun. Komposisi anggaran terdiri dari Rp8,1 triliun yang sudah dialokasikan di pagu awal 2026, Rp8,5 triliun lanjutan, dan tambahan Rp5 triliun untuk program listrik desa (lisdes).

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan anggaran Rp21,67 triliun itu dialokasikan untuk berbagai program strategis. Ditjen Migas menerima Rp10,14 triliun, termasuk tambahan jaringan gas rumah tangga Rp4,8 triliun, pembangunan pipa transmisi gas Cirebon–Bandung Rp854,13 miliar, pipa Semarang–Solo–DIY Rp882,5 miliar, serta jargas rumah tangga Rp477 miliar.

Baca Juga: ESDM Siapkan Listrik dan Gas Gratis untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) memperoleh Rp5,88 triliun, terdiri dari program listrik desa Rp5 triliun dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) Rp144,58 miliar. Sementara Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mendapatkan Rp937,63 miliar untuk pembangunan PLTS Rp460 miliar, PLTMH Rp53,93 miliar, program konversi kompor listrik induksi (PA-TS) Rp40 miliar, serta pemetaan potensi dan pengawasan EBT Rp57,16 miliar.

Adapun Badan Geologi menerima Rp1,83 triliun, mencakup eksplorasi migas Rp502,22 miliar, eksplorasi mineral dan batubara Rp509,92 miliar, pembangunan Kapal Geomarin V Rp14,76 miliar, kapal pengeboran mineral Rp44,99 miliar, serta survei sumber daya alam Rp64,58 miliar.

BPSDM ESDM dialokasikan Rp929,43 miliar untuk pengadaan sarana pendidikan Rp200 miliar dan program pendidikan vokasi serta sertifikasi tenaga kerja energi. Ditjen Minerba memperoleh Rp679,76 miliar untuk pengawasan teknis dan lingkungan pertambangan, serta BPH Migas Rp323,4 miliar untuk pengawasan distribusi BBM dan LPG.

Sementara itu, Setjen DEN, Setjen, Itjen, BPMA, dan Ditjen Gakum mendapat alokasi sekitar Rp950 miliar yang difokuskan pada dukungan kebijakan energi nasional, pengawasan, penegakan hukum, dan tata kelola internal.