Dedi Mulyadi Terbitkan Pergub Budaya Desa, Konflik Warga Diselesaikan Lewat Lembaga Adat Bukan Kekerasan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa pada Senin (6/10) akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Budaya Desa.

Aturan baru ini akan memuat pasal penting mengenai pembentukan Lembaga Adat Desa, yang berfungsi sebagai wadah penyelesaian konflik dan perselisihan di tingkat desa.

Menurut Dedi, mekanisme tersebut akan menjadi jalan tengah agar masalah sosial tidak selalu berakhir di ranah hukum atau kekerasan.

"Ternyata permasalahan di Indonesia bisa diselesaikan dengan dua cara, yakni dengan tawa dan tangis. Tidak perlu kekerasan, tidak perlu ancaman. Budaya Sunda mengenal istilah ngadu bako, artinya masalah bisa selesai sambil merokok dan minum kopi,” ungkap Dedi pada Peresmian dan Pengukuhan Posbankum Desa dan Kelurahan di Jawa Barat di Bandung, Kamis (2/10/2025).

Pernyataan itu berangkat dari pengalaman pribadinya. Dedi menuturkan, dirinya baru saja didatangi seorang warga dari Malang bersama anaknya untuk meminta bantuan menyelesaikan sengketa. Dengan arah kebijakan ini, Dedi berharap Jabar bisa menjadi percontohan dalam menyelesaikan konflik secara manusiawi dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat tanpa membebani rakyat kecil.

"Saya mohon maaf sampai ada yang jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mencari jalan keluar. Itu yang membuat saya yakin bahwa Lembaga Adat Desa akan sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Baca Juga: Jabar Siapkan 200 Pengacara, Dedi Mulyadi: Keadilan Harus Berpihak pada Rakyat Kecil!

Tak hanya soal budaya desa, Dedi juga menyinggung kebijakan ketenagakerjaan di Jawa Barat. Dalam pertemuan dengan ribuan siswa yang baru lulus dan akan menjadi karyawan di industri mobil listrik BYD, ia menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen.

“Tidak boleh ada lamaran kerja yang memberatkan. Semua orang harus masuk dalam sistem data, dipanggil untuk seleksi, dan setelah lulus baru mengurus administrasi. Jangan sampai mencari kerja justru harus mengeluarkan biaya,” tegasnya.

Selain itu, Dedi juga mengaku baru pertama kali bertatap muka dengan 3.500 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar sejak delapan bulan dilantik menjadi gubernur. Ia ingin menyampaikan secara langsung capaian kinerja, termasuk soal kondisi fiskal daerah.

"Tahun depan, Jawa Barat akan kehilangan dana transfer sebesar Rp2,48 triliun, sementara kabupaten/kota kehilangan Rp2,5 triliun. Tapi anggaran belanja pembangunan justru naik 10 kali lipat,” pungkasnya.